Timika (Antaranews Papua) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (LPMAK) Timika, Mimika, Papua mengevaluasi program dana bergulir dari Biro Ekonomi dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat tujuh suku.
Wakil Sekretaris Biro Ekonomi Tujuh Suku LPMAK, Yohanes Kum di Timika, Kamis, mengatakan dana bergulir adalah program yang telah lama berjalan sejak LPMAK masih menggunakan nama Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia (LPMI).
Dia menjelaskan bahwa program tersebut adalah pemberian modal usaha dari LPMAK menggunakan dana kemitraan PT. Freeport Indonesia, baik bagi perorangan maupun kelompok.
Namun, kata Yohanes, program tersebut dinilai tidak efektif sebab banyak penerima modal usaha tidak berkembang kendati ada juga yang berhasil mengembangkan usaha dari modal yang diberikan LPMAK.
"Artinya tidak semua gagal, namun kebanyakan tidak berjalan sebab modal yang diberikan habis entah untuk keperluan apa, di mana usaha mereka tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.
Biro Ekonomi LPMAK, menurut Yohanes, sedang menjalankan tiga program yaitu dana bergulir, program ekonomi mandiri (PEM) dan kredit usaha mandiri (KUM).
Menurut dia, PEM dan KUM lebih efektif yaitu bagaimana masyarakat dari tujuh suku (Amungme, Kamoro, Moni, Mee, Dani, Damal dan Nduga) diberikan modal usaha melalui kredit di Bank yang mana mewajibkan penerima kredit setiap bulan mengembalikan pinjaman ke Bank.
"LPMAK yang memberikan rekomendasi kepada mereka untuk bisa kredit di Bank dengan besaran Rp500 juta sampai maksimal Rp1 miliar," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang juga mengatakan program LPMAK, baik di pendidikan, kesehatan maupun ekonomi diupayakan agar benar-benar menyentuh masyarakat.
Program yang diusulkan kata Abraham, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan.
Wakil Sekretaris Biro Ekonomi Tujuh Suku LPMAK, Yohanes Kum di Timika, Kamis, mengatakan dana bergulir adalah program yang telah lama berjalan sejak LPMAK masih menggunakan nama Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia (LPMI).
Dia menjelaskan bahwa program tersebut adalah pemberian modal usaha dari LPMAK menggunakan dana kemitraan PT. Freeport Indonesia, baik bagi perorangan maupun kelompok.
Namun, kata Yohanes, program tersebut dinilai tidak efektif sebab banyak penerima modal usaha tidak berkembang kendati ada juga yang berhasil mengembangkan usaha dari modal yang diberikan LPMAK.
"Artinya tidak semua gagal, namun kebanyakan tidak berjalan sebab modal yang diberikan habis entah untuk keperluan apa, di mana usaha mereka tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.
Biro Ekonomi LPMAK, menurut Yohanes, sedang menjalankan tiga program yaitu dana bergulir, program ekonomi mandiri (PEM) dan kredit usaha mandiri (KUM).
Menurut dia, PEM dan KUM lebih efektif yaitu bagaimana masyarakat dari tujuh suku (Amungme, Kamoro, Moni, Mee, Dani, Damal dan Nduga) diberikan modal usaha melalui kredit di Bank yang mana mewajibkan penerima kredit setiap bulan mengembalikan pinjaman ke Bank.
"LPMAK yang memberikan rekomendasi kepada mereka untuk bisa kredit di Bank dengan besaran Rp500 juta sampai maksimal Rp1 miliar," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang juga mengatakan program LPMAK, baik di pendidikan, kesehatan maupun ekonomi diupayakan agar benar-benar menyentuh masyarakat.
Program yang diusulkan kata Abraham, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan.