Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengharapkan figur baru yang duduk di jajaran direksi dan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki integritas.

"Jadi bukan karena faktor kedekatan tapi juga semestinya dilihat dari tiga faktor salah satunya integritas," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, integritas harus dimiliki agar orang-orang baru yang ditunjuk menduduki BUMN tidak mudah terpengaruh intervensi politik.

Selain integritas, lanjut dia, mereka juga harus memiliki kompetensi bidang di BUMN dan mampu menjadi agen pembangunan di samping menerapkan efisiensi dan profit.

"Saya harap bukan menggantikan orang lain ke orang baru jadi bukan hanya sekedar mengganti orang yang dari menteri sebelumnya ke orang dekat dengan menteri yang sekarang," imbuh Direktur Eksekutif Core Indonesia itu.

Setidaknya ada lima BUMN yang diprioritaskan untuk mendapat bos baru yaitu PT Inalum (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kini duduk menjadi Dirut PLN.

Bank BTN dan Pertamina juga memiliki bos baru salah satunya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina dan Emma Sri Martini ditunjuk menjadi Direktur Keuangan Pertamina, yang sebelumnya sebagai Direktur Utama Telkomsel.

Posisi Dirut BTN sebelumnya kosong setelah Suprajarto menolak penugasan Kementerian BUMN untuk menjadi Direktur Utama BTN.

Dirut BTN kini dipimpin oleh Pahala N. Mansury yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan Pertamina dan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara dipimpin oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah.

Sedangkan Direktur Utama Inalum sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri BUMN.