Jayapura (ANTARA) -
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mendorong penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) untuk 20 tahun ke depan harus didasarkan dengan pendekatan wilayah.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanis Walilo di Jayapura, Selasa, mengatakan Papua memiliki kekhususan atau berbeda dengan daerah lain di Indonesia sehingga pendekatan wilayah ini harus dimasukan dalam penyusunan RIPPP.
"Di Bumi Cenderawasih terdapat wilayah pegunungan, pesisir dan daerah rawa di Selatan Papua sehingga tentunya kebutuhan di wilayah ini berbeda-beda, hal inilah yang menjadi penekanan dari Pemprov Papua harus dimasukan dalam RIPPP," katanya.
Menurut Yohanis, selain itu, program nasional meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi harus dibahas secara spesfik dalam penyusunan RIPPP.
"Artinya dijabarkan dengan pendekatan kewilayahan sesuai karakterisik di masing-masing wilayah tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan jika menggunakan kebijakan secara nasional lagi maka akan menjadi persoalan bahwa Papua disamakan dengan daerah lain di wilayah Indonesia.
"Jadi harus disusun program yang spesifik sesuai pendekatan kewilayahan agar betul-betul tepat sasaran di masyarakat,” katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga mengharapkan pihak Bappendas, Kemendagri dan Kemenkeu membantu Papua dalam menyusun RIPPP yang sesuai dengan kebutuhan dasar orang Papua untuk dilaksanakan selama 20 tahun mendatang.