Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua mengharapkan jajaran BUMN-BUMD dan satuan TNI-Polri melakukan pendampingan kepada pelaku usaha orang asli Papua (OAP) untuk bisa merasakan kemerdekaan ekonomi di momentum HUT ke-77 Kemerdekaan RI.
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap di Biak, Selasa, mengatakan terdapat seribuan pelaku usaha kecil mikro OAP yang sangat membutuhkan pendampingan dalam bidang pemasaran, manajemen keuangan, bantuan permodalan hingga kemampuan produksi usaha yang sehat dan berkualitas.
"Kami juga terus berupaya pemerintah daerah melalui dinas terkait terus meningkatkan skill dan keterampilan pelaku usaha OAP," katanya.
Menurut Herry, namun komitmen memberdayakan pelaku usaha OAP, tidak dapat dilakukan pemerintah daerah semata tetapi sangat membutuhkan partisipasi nyata para pemangku kepentingan lain seperti halnya BUMN-BUMD dan satuan TNI-Polri di Kabupaten Biak Numfor.
"Dengan diberikan pendampingan, pelaku usaha OAP diharapkan dapat berkembang usaha produksinya dan menambah penghasilan keluarganya," ujarnya.
Dia menjelaskan secara keseluruhan perekonomian di Biak telah tumbuh baik positif setelah dua tahun Indonesia ikut terkena imbas dilanda pandemi COVID-19.
"Saat ini banyak muncul pelaku usaha OAP seperti beternak ayam, berjualan makanan dan minuman hingga sektor jasa, konstruksi dan perdagangan sangat membutuhkan pendampingan semua pemangku kepentingan," katanya lagi.
Sekadar diketahui, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor hingga 2022 tercatat 2.500 lebih pelaku usaha OAP yang dominan pada sektor usaha berjualan di pasar seperti sayur mayur, buah pinang sirih hingga makanan dan minuman.
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap di Biak, Selasa, mengatakan terdapat seribuan pelaku usaha kecil mikro OAP yang sangat membutuhkan pendampingan dalam bidang pemasaran, manajemen keuangan, bantuan permodalan hingga kemampuan produksi usaha yang sehat dan berkualitas.
"Kami juga terus berupaya pemerintah daerah melalui dinas terkait terus meningkatkan skill dan keterampilan pelaku usaha OAP," katanya.
Menurut Herry, namun komitmen memberdayakan pelaku usaha OAP, tidak dapat dilakukan pemerintah daerah semata tetapi sangat membutuhkan partisipasi nyata para pemangku kepentingan lain seperti halnya BUMN-BUMD dan satuan TNI-Polri di Kabupaten Biak Numfor.
"Dengan diberikan pendampingan, pelaku usaha OAP diharapkan dapat berkembang usaha produksinya dan menambah penghasilan keluarganya," ujarnya.
Dia menjelaskan secara keseluruhan perekonomian di Biak telah tumbuh baik positif setelah dua tahun Indonesia ikut terkena imbas dilanda pandemi COVID-19.
"Saat ini banyak muncul pelaku usaha OAP seperti beternak ayam, berjualan makanan dan minuman hingga sektor jasa, konstruksi dan perdagangan sangat membutuhkan pendampingan semua pemangku kepentingan," katanya lagi.
Sekadar diketahui, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor hingga 2022 tercatat 2.500 lebih pelaku usaha OAP yang dominan pada sektor usaha berjualan di pasar seperti sayur mayur, buah pinang sirih hingga makanan dan minuman.