Komnas HAM Papua harapkan forkopimda pastikan keamanan pilkada
Rabu, 2 Oktober 2024 3:34 WIB
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (ANTARA/Ardiles Leloltery)
Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Provinsi Papua mengharapkan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Tanah Papua dapat memastikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan pantauan Pilkada serentak di tanah Papua agar terwujud Pilkada yang inklusif, bebas dan adil serta sejalan dengan prinsip HAM.
"Kami juga membuka layanan pengaduan baik secara langsung maupun secara daring melalui nomor WhatsApp 089648664894," katanya.
Menurut Ramandey, Komnas HAM meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memastikan sistem dan tata kelola Pilkada inklusif yang mengakomodasi hak pilih kelompok marginal rentan seperti disabilitas, pasien dan tenaga kesehatan.
"Kemudian Bawaslu di setiap daerah di tanah Papua agar melakukan pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan pilkada dengan memastikan pemenuhan hak pilih kelompok marginal rentan," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap para calon kepala daerah, tim sukses dan para pendukung (partai politik) agar mengikuti proses pilkada secara jujur, adil serta menghindari politik transaksional, politik identitas dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Kami mendorong semua warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada di setiap daerah agar berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dalam proses pilkada sebagai bagian pemenuhan hak konstitusional," katanya.
Dia menambahkan pihaknya akan memberi perhatian terhadap pemenuhan hak pilih kelompok marginal rentan terutama dalam penyediaan akses dan sarana yang memadai serta ramah bagi kelompok tersebut.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan pantauan Pilkada serentak di tanah Papua agar terwujud Pilkada yang inklusif, bebas dan adil serta sejalan dengan prinsip HAM.
"Kami juga membuka layanan pengaduan baik secara langsung maupun secara daring melalui nomor WhatsApp 089648664894," katanya.
Menurut Ramandey, Komnas HAM meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memastikan sistem dan tata kelola Pilkada inklusif yang mengakomodasi hak pilih kelompok marginal rentan seperti disabilitas, pasien dan tenaga kesehatan.
"Kemudian Bawaslu di setiap daerah di tanah Papua agar melakukan pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan pilkada dengan memastikan pemenuhan hak pilih kelompok marginal rentan," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap para calon kepala daerah, tim sukses dan para pendukung (partai politik) agar mengikuti proses pilkada secara jujur, adil serta menghindari politik transaksional, politik identitas dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Kami mendorong semua warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada di setiap daerah agar berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dalam proses pilkada sebagai bagian pemenuhan hak konstitusional," katanya.
Dia menambahkan pihaknya akan memberi perhatian terhadap pemenuhan hak pilih kelompok marginal rentan terutama dalam penyediaan akses dan sarana yang memadai serta ramah bagi kelompok tersebut.
Pewarta : Ardiles Leloltery
Editor : Muhsidin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menteri Pigai ingatkan kesadaran HAM harus dibangun masif dari kampus Papua
20 January 2026 4:47 WIB
Komnas HAM RI investigasi kasus kematian Irene Sokoy yang ditolak empat rumah sakit
28 November 2025 23:19 WIB
DPR RI mendesak usut dugaan pelanggaran HAM dalam pelayanan medis di Papua
27 November 2025 1:29 WIB
Komnas HAM perwakilan Papua minta keterangan dua oknum prajurit TNI kasus penembakan warga
28 October 2025 2:28 WIB
Komnas HAM Papua minta sidang dua oknum prajurit TNI kasus penembakan terbuka publik
27 October 2025 21:10 WIB
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Gubernur sebut program rehabilitasi RTLH tingkatkan kualitas hidup warga Papua
17 April 2026 8:48 WIB
Pemkot Jayapura harap partai politik penerima dana hibah tingkatkan kualitas demokrasi
15 April 2026 10:52 WIB
Gubernur Papua sebut Dana Otsus Rp12,69 T dapat percepat bangun daerah tertinggal
14 April 2026 18:41 WIB