Timika (Antara Papua) - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin optimistis pemerintahan mendatang dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akan tetap memberikan perhatian khusus pada pembangunan bidang pertahanan.
"Siapapun yang memimpin pemerintahan mendatang tentu akan memberikan perhatian khusus bagaimana meningkatkan kemampuan pertahanan TNI untuk bisa menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan memelihara keselamatan bangsa. Saya optimistis soal itu," kata Sjafrie, kepada Antara di Timika, Rabu.
Wamenhan bersama rombongan yang terdiri dari para asisten kepala staf angkatan, Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal Kemenhan, dan para pejabat teras lainnya tengah berkunjung selama dua hari di Timika dan Tembagapura, Kabupaten Mimika, sejak Selasa (14/10).
Kunjungan kerja itu erat kaitannya dengan pemeriksaan fasilitas pertahanan yang ada di kawasan Timika dan sekitarnya.
Kunjungan kerja ke wilayah Timika itu juga terkait rencana pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sehingga memerlukan kesiapan tidak saja dari sisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tapi juga berbagai fasilitas pertahanan.
Sjafrie mengatakan, siapapun nantinya yang akan memimpin Kementerian Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, tentu akan memberikan prioritas pembangunan sektor pertahanan mengingat hal itu merupakan amanat konstitusi yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Menurut dia, kawasan Indonesia timur ke depan akan berkembang dari sisi ekonomi, sehingga strategi pertahanan pun yang akan dibangun mengikuti tren yakn "defence suporting economic".
Kawasan Timika dengan PT Freeport Indonesia sebagai obyek vital nasional berskala strategis memerlukan peran TNI dalam melaksanakan operasi selain perang.
"Saya mengecek langsung bagaimana supaya Lanud Timika bisa mandiri, Lanal Timika bisa mandiri, bagaimana operasional dari alutsista produksi dalam negeri bisa bermanuver dalam upaya mengamankan obyek vital nasional. Bagaimana radar kita bisa mendukung dan mencakup wilayah timur dan bagaimana Brigif Timika bisa memiliki pangkalan yang memadai," ujar Sjafrie.
Melalui kunjungan kerja dimaksud, katanya, Kemenhan dan jajaran terkait lainnya bisa melakukan langkah konkret "feeling the gap".
"Kita tidak boleh lagi hanya menunggu laporan di Jakarta, tetapi harus proaktif menuju ke titik-titik yang menjadi permasalahan. Walaupun kita sudah di penghujung masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, namun kita tetap konsisten untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sampai 20 Oktober 2014," ujar Sjafrie, mantan Pangdam Jaya itu.
***1***
(T.E015/B/A058/A058) 15-10-2014 15:59:16
