Jayapura (Antara Papua) - Legislator di DPR Papua (DPRP) mengaku akan terus memperjuangkan pembentukan Provinsi Tabi yang mencakup wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kabupaten Memberamo Raya, sesuai keinginan masyarakat.
Anggota DPRP Orgenes Kaway, di Jayapura, Selasa, mengatakan, permintaan pembentukan daerah otonom baru yaitu Provinsi Tabi merupakan permintaan masyarakat yang menginginkan perubahan dalam segala bidang terutama memajukan ekonomi dan kesejahteraan.
"Masyarakat Tabi memang sudah lama menginginkan pemekaran (pembentukan provinsi baru) itu, bagaimana pun juga pemakaran provinsi adalah bagian dari membangun masyarakat menuju pada kehidupan sejahtera," kata Orgenes.
Ia mengatakan Papua Barat sudah dibentuk dari provinsi induk, yakni Provinsi Papua, dengan tujuan mempercepat pembangunan yang terkesan tertinggal.
"Sekalipun program gubernur yang kita sepakati bersama untuk menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Tapi kalau tidak bisa dibentuk sekarang, ya sampai kapan pun masyarakat tetap tinggal seperti ini dan perubahan pun tidak akan pernah menyentuh masyarakat, apalagi mereka tinggal di tempat terpencil," katanya.
Ia mengemukakan bahwa masalah pembangunan yang hingga kini belum terlihat banyak manfaat bagi masyarakat di ujung timur Indonesia, padahal Papua sudah harus dibagi dalam beberapa wilayah pemerintahan.
"Dulu Papua, dibagi dalam empat wilayah pembangunan yang waktu itu hanya satu saja yang berhasil di mekarkan yakni Papua Barat. Sementara masih ada dua lagi daerah yang harus di bentuk yaitu wilayah Tabi dan wilayah Pegunungan Tengah," katanya.
"Jadi dua wilayah ini harus diperjuangkan dan harus di bentuk provinsi baru, mengingat kebutuhan masyarakat penduduk yang semakin banyak dari luar masuk ke Papua, cukup menantang kehidupan ekonomi. Sehingga harus ada pembagian pemerataan pada pembangunan lewat pemekaran," lanjutnya.
Orgenes mengatakan sebagai anggota Komisi IV DPR Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Jayapura, ia berharap agar pembentukan Provinsi Tabi yang membawahi lima kabupaten/kota harus bisa berjalan karena pemekaran merupakan komitmen dan kenginan masyarakat di wilayah Tabi.
"Itu komitmen dari seluruh masyarakat yang ada di Tanah Tabi. Pembentukan provinsi baru itu bukan karena ada sesuatu yang mendorong, tetapi demi mencintai rakyatnya supaya menjadi tuan di negerinya sendiri, maka pembangunan ini harus dibagi secara merata," katanya.
Orgenes juga memberikan gambaran bahwa pembangunan di Kabupaten Jayapura dari dulu hingga kepemimpinan gubernur sekarang ini belum ada perubahan secara signifikan.
Apalagi masyarakat yang berada di balik gunung, dimana mereka sangat membutuhkan pembangunan, mereka membutuhkan perubahan dan mereka juga membutuhkan segala-galanya, terutama peningkatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
"Ruang lingkup wilayah Provinsi Papua ini sangat luas, maka satu periode gubernur, sudah pasti tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena itu dengan adanya isu pemekaran di wilayah Provinsi Tabi harus disambut baik oleh pihak pemerintah yang ada," katanya.
Orgenes berharap Gubernur Papua Lukas Enembe segera merestui permintaan pembentukan Provinsi Tabi.
"Bapak Gubernur punya program bisa diwujud nyatakan, ketika bapak mengambil satu sikap untuk melakukan pemekaran wilayah maka pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang ada," katanya.
Wacana pembentukan Provinsi Tabi kembali mengemuka dalam pertemuan adat di wilayah Tabi yang digelar di Kabupaten Sarmi selama dua hari.
Bupati Sarmi Mesak Manibor mengusulkan agar pembentukan provinsi Tabi menjadi bahan pertimbangan para kepala daerah, tokoh masyarakat, adat dan agama di wilayah itu.
Bahkan mantan bupati Kabupaten Jayapura Habel Melkias Suwae secara nyata memberikan saran agar pembangunan di Papua termasuk pembentukan provinsi baru bisa digunakan dengan mengaplikasikan lima wilayah yang ada, yakni Tabi, Saireri, La Pago, Mee Pago dan Ha Anim.
Wacana pembentukan Provinsi Tabi sudah mengemuka ketika perayaan Injil di Pulau Metu Debi, Kota Jayapura pada 10 Maret 2013. (*)
