Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2025 di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Selasa, mengatakan Musrenbang RKPD dan Otsus ini merupakan yang pertama digelar setelah daerah ini memiliki pemimpin definitif.
“Kami berharap dalam Musrenbang, delapan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Papua Pegunungan akan memperoleh kesamaan pandangan serta dapat menyinergikan visi misi presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati delapan kabupaten,” kata John Tabo.
Musrenbang Pemprov Papua Pegunungan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau badan perencanaan pembangunan nasional (Kementerian PPN/Bappenas) RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Ada dua poin utama yang harus dikerjakan yakni penganggaran pembangunan infrastruktur, pembangunan tata ruang ibu kota Provinsi Papua Pegunungan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Serta perekonomian rakyat yang akan dirampungkan melalui visi misi bupati dan wakil bupati delapan kabupaten di dalamnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan oleh karena itu saat ini pihaknya akan fokus dalam pembangunan infrastruktur sarana prasarana di Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota Papua Pegunungan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat delapan kabupaten.
“Dalam perencanaan itu kami kembali melihat visi misi untuk bagaimana mempersiapkan SDM melalui pendidikan berpola asrama yang baik. Pendidikan berpola asrama ini akan kami mulai dengan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, anak jalanan melalui pendidikan gratis serta jaminan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu,” katanya.
Dia menambahkan, dalam Musrenbang ini perlu diingat visi misi gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan terkait adat, agama dan pemerintah menjadi landasan utama dalam pembangunan lima tahun ke depan.
“Kami mengajak bupati dan wakil bupati delapan kabupaten melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) untuk sama-sama menyamakan persepsi untuk sebuah pembangunan berkelanjutan. Meskipun dari sisi anggaran agak kurang, tetapi kami bisa mulai dari tidak ada menjadi ada,” ujarnya.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperinda) menggelar Musrenbang tingkat Provinsi Papua Pegunungan selama dua hari sejak Selasa-Rabu dan diikuti oleh OPD teknis delapan kabupaten.
