Timika (Antara Papua) - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, terhitung mulai 1 Juli 2015 akan didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Ini program pemerintah, jadi PNS Pemkab Mimika siap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat meresmikan pengoperasian Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Timika di Jalan Cenderawasih-SP2, Kamis.
Omaleng mengatakan akan mengalokasikan anggaran dari APBD Mimika untuk membayar iuran wajib BPJS Ketenagakerjaan setiap PNS yang bertugas di daerahnya.
Ia juga mengingatkan semua perusahaan yang beroperasi di Mimika wajib mendaftarkan tenaga kerja menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Timika Zainal Abidin mengatakan pengoperasian gedung baru di Timika membuktikan keseriusan dan kesungguhan intansinya dalam memberikan pelayanan prima kepada peserta di Kabupaten Mimika.
Kantor baru BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika yang berlantai dua dibangun dalam kurun waktu enam bulan sejak September 2014 hingga Maret 2015.
Hingga kini, katanya, total klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan Timika yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp12.987.045.867,75 untuk 813 kasus, Jaminan Kematian (JK) sebesar Rp1.389.600.000 untuk 39 kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp6.476.983.556,20 untuk 10 kasus.
Perusahaan peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Timika sebanyak 572 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja aktif yang menerima upah sebanyak 29.621 orang dan tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 4.892 orang.
Pada 2 Mei lalu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan Timika memberikan bantuan beasiswa kepada 39 orang siswa di Timika dengan total dana bantuan beasiswa yang diserahkan sebesar Rp75 juta.
Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Amri Yusuf menyambut baik komitmen Pemkab Mimika untuk segera mendaftarkan semua PNS-nya menjadi peserta program tersebut.
"Kita mengharapkan dukungan dari semua pemerintah daerah agar semua PNS terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Khusus di Papua, baru Kota Sorong yang sudah mendaftarkan semua PNS-nya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Papua," harap Amri Yusuf. (*)
