Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat terus berupaya mendorong percepatan ketahanan ekonomi.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Kamis, mengatakan pihaknya juga akan menyiapkan alokasi anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di tingkat provinsi.
"Hal ini juga mengambil bagian untuk mendorong masyarakat di kabupaten/kota supaya ada percepatan ketahanan ekonomi," katanya.
Musaad menjelaskan, pihaknya akan memperkuat ekonomi sesuai dengan lima wilayah adat, karena tidak ingin kemiskinan di Papua dipengaruhi hal-hal dari luar.
"Kami berharap per September 2015 hingga Maret 2016 akan ada penurunan angka kemiskinan karena ekonomi sudah stabil, dan pilkada juga akan memberikan sokongan karena uang akan beredar banyak di masyarakat, begitu juga dengan adanya kucuran dana desa serta prospek," ujarnya.
Selain itu, upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Papua dengan kembali fokus pada pengembangan ekonomi rill, dalam artian mendukung apa yang sudah dilakukan masyarakat selama ini, yakni pertanian dalam arti luas.
"Peningkatan angka kemiskinan terjadi secara nasional, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan inflasi, rupiah yang tak stabil, harga barang naik dan daya beli menurun, sehingga Papua terkena imbasnya," katanya lagi.
Dia menambahkan, namun dari sisi otonomi khusus (otsus), kesejahteraan Papua justru membaik selama 15 tahun, jadi misalnya 1999 kemiskinan di Papua 54 persen, tapi sekarang turun 27,5 persen dan naik 28,40 persen karena dipengaruhi situasi nasional. (*)
