Timika (Antara Papua) - Biro Pendidikan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) tidak lagi mengirim peserta baru program beasiswa ke berbagai kota studi di Indonesia lantaran minimnya anggaran yang diterima dari PT Freeport Indonesia.
Kepala Biro Pendidikan LPMAK Titus Kemong di Timika, Kamis, mengakui bahwa alokasi dana kemitraan yang dikucurkan PT Freeport ke LPMAK tahun ini menurun drastis sehingga berdampak pada pengelolaan sejumlah program biro pendidikan LPMAK.
"Kami mau sampaikan kepada seluruh masyarakat tujuh suku di Kabupaten Mimika bahwa tahun ini kita tidak bisa mengirim peserta baru program beasiswa baik pelajar maupun mahasiswa ke berbagai kota studi karena dana yang diterima LPMAK tahun 2016 menurun drastis. Tolong ini dipahami dengan sebaik-baiknya," kata Titus.
Ia mengatakan minimnya alokasi dana kemitraan yang dikucurkan PT Freeport ke LPMAK lantaran terjadi gejolak di lingkungan perusahaan tambang itu akhir-akhir ini.
Gejolak tersebut berawal dari adanya polemik berkepanjangan soal "papa minta saham" yang berujung pada pencopotan Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. Belum lagi soal masalah kepastian perpanjangan kontrak pertambangan PT Freeport yang hingga kini belum direstui oleh pemerintah.
Hingga kini perusahaan pertambangan itu juga diwajibkan membayar pajak yang tinggi untuk dapat mengeksport konsentratnya ke luar negeri lantaran pengembangan kapasitas smelter di Gresik, Jawa Timur masih belum rampung.
Kondisi itu, katanya, juga ikut mempengaruhi alokasi dana kemitraan yang diterima LPMAK untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tujuh suku di Kabupaten Mimika.
Tujuh suku yang masuk dalam program LPMAK yaitu Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan yaitu Mee, Moni, Dani, Damal dan Nduga.
Menurut Titus, Biro Pendidikan LPMAK masih membiayai sebanyak 1.775 peserta beasiswa yang kini sedang menyelesaikan pendidikan mereka di bangku SLTA maupun perguruan tinggi di berbagai kota studi di Indonesia. Bahkan LPMAK juga membiayai tiga mahasiswa yang sedang studi di Jerman dan tiga mahasiswa yang sedang studi di Guang Zhou Tiongkok.
"Pelajar dan mahasiswa yang sementara menyelesaikan pendidikan tetap dibiayai oleh LPMAK karena anggaran mereka sudah ada. Tapi kalau untuk merekrut peserta baru itu tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan anggaran. Kami tidak tahu nanti pada 2017, kita akan melihat seperti apa kondisinya," jelas Titus.
Adapun menyangkut keberadaan 75 guru kontrak kerja sama LPMAK dengan Keuskupan Timika yang bertugas di sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Mimika, menurut Titus, program tersebut tetap dilanjutkan.
"Kalau soal guru kontrak kerja sama LPMAK dengan Keuskupan Timika tetap jalan karena program tersebut sudah semenjak tahun 2006. Kalau program guru kontrak ini dihentikan maka bisa dipastikan semua aktivitas belajar-mengajar sekolah-sekolah di pedalaman dan pesisir Mimika bisa lumpuh. Karena faktanya yang ada bertugas di sekolah-sekolah pedalaman dan pesisir itu hanya guru-guru kontrak dari Keuskupan Timika," ujar Titus. (*)
Berita Terkait
Koops TNI Habema: Masyarakat Homeyo telah kembali dari pengungsian
Minggu, 19 Mei 2024 11:27
DKP Papua tingkatkan pemberdayaan ekonomi nelayan OAP di Biak Numfor
Minggu, 19 Mei 2024 7:44
28 atlet NPCI Jayapura ikuti seleksi renang menuju Peparnas XVII
Sabtu, 18 Mei 2024 23:55
Dispar harap Festival Budaya Biak jadi daya tarik wisatawan
Sabtu, 18 Mei 2024 23:53
Dishub Jayapura siapkan kapal wisata dukung aktivasi pariwisata
Sabtu, 18 Mei 2024 23:48
DLH Mimika minta seluruh masyarakat peduli jaga kebersihan lingkungan
Sabtu, 18 Mei 2024 23:45
Pemkab Jayapura minta PMI tingkatkan strategi pelayanan donor darah
Sabtu, 18 Mei 2024 23:43
Dishub Kota Jayapura siapkan Rp1 miliar perbaiki fasilitas Terminal Mesran
Sabtu, 18 Mei 2024 23:39