Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyikapi secara serius isu mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) terlantar di Amerika Serikat akibat keterlambatan distribusi dana beasiswa.
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Rabu, mengatakan hal ini telah dibicarakan dengan para pihak dan mendapat dukungan positif dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, untuk menyelesaikannya.
Sejak beberapa pekan lalu mencuat isu bahwa sejumlah mahasiswa Papua yang sedang kuliah di Amerika Serikat terlantar akibat distribusi beasiswa terlambat.
Isu tersebut mengundang kepedulian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang kemudian mempertanyakan perihal tersebut ke pemerintah daerah setempat.
"Akan diselesaikan, 2017 merupakan tahun keempat bagi periode pemerintahan saya dan Wakil Gubernur Papua, kami akan tetap konsisten menyelesaikan seluruh kebijakan, program serta kegiatan yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua (termasuk beasiswa pendidikan di luar negeri)," katanya.
Lukas mengaku optimistis pemerintah pusat akan tetap mengembangkan kebijakan dan program dengan tetap merespon kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua seperti program beasiswa perguruan tinggi di luar negeri.
Kini, Pemprov Papua masih menunggu data yang valid mengenai keberadaan mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang menempuh pendidikan sarjana dan paskasarjana di luar negeri dari beasiswa pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, mengatakan atas perintah gubernur, pihaknya sudah memanggil Kepala Biro SDM setempat untuk memberikan laporan secara valid apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu terkait dugaan terlantarnya mahasiswa Bumi Cenderawasih di luar negeri.
"Karena kami membutuhkan data jelas, berapa banyak anak-anak Papua tengah berkuliah di luar negeri dan masalah yang dihadapi," kata Hery.
Program lanjutan
Belajar di perguruan tinggi luar negeri itu merupakan bagian dari Program 1.000 Doktor yang digagas gubernur sebelumnya periode 2006-2011 yakni Barnabas Suebu. Periode transisi di Papua 2011-2012.
Meski bukan gagasannya, Gubernur Papua periode 2013-2018 Lukas Enembe langsung melanjutkan Program 1.000 Doktor yang digagas gubernur sebelumnya itu, di tahun pertama kepemimpinannya, karena menilai program tersebut baik untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Papua.
Pemprov Papua menargetkan pengiriman 200 orang anak Papua untuk studi pendidikan tinggi di luar negeri, dan 600 orang di dalam negeri.
Semua anak-anak Papua itu dibiayai oleh Pemprov Papua, dan program tersebut diimplementasi melalui Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Provinsi Papua, yakni program beasiswa pendidikan tinggi diluar negeri maupun dalam negeri.
Khusus beasiswa ke luar negeri, sebelum pengiriman putra-putri Papua itu, terlebih dahulu dijalin kerja sama antara Pemprov Papua dengan perguruan tinggi di sejumlah negara yang menjadi tujuan belajar.
Negara dimaksud antara lain, Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Jerman, Jepang, dan Inggris.
Sebelum mahasiswa Papua sampai di negeri orang, terlebih dulu dilakukan pembekalan dan pembinaan, termasuk penguasaan bahasa negara tujuan.
Namun, baru setahun melanjutkan program tersebut, berbagai kritikan mencuat, hingga Pemprov Papua tidak mengirim peserta program beasiswa luar negeri itu di 2014.
Diantara kritikan tersebut, Pemprov Papua dinilai menghabis-habiskan anggaran karena pendidikan dasar jenjang SD hingga SMA masih menjadi "pekerjaan rumah" yang belum beres, atau masih lebih penting daripada jenjang perguruan tinggi.
Cukup logis kritikan tersebut, mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih terendah diantara seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Indikator IPM, selain faktor kesehatan dan daya beli, juga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat setempat.
Pemprov Papua pun akhirnya dilematis, tetap melanjutkan program 1.000 Doktor itu, atau lebih fokus pada peningkatan IPM, antara lain dengan cara meningkatkan lama sekolah anak-anak Papua atau lebih fokus pada pendidikan dasar dan menengah.
Diduga dilematis itu yang menyebabkan program beasiswa perguruan tinggi luar negeri tidak direalisasi Biro Pengembangan SDM Setda Provinsi Papua pada tahun anggaran 2014, yang kemudian berujung adanya mahasiswa OAP terlantar di Amerika Serikat. (*)
