Timika (Antara Papua) - Ketidakpastian soal kelanjutan kontrak usaha pertambangan PT Freeport Indonesia pascaberakhirnya kontrak karya tahap II tahun 2021 dinilai akan mengancam kelangsungan usaha para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di Timika, Papua.
Manajer Investasi Sosial PT Freeport Indonesia, Yahya Alkatiri, di Timika, Senin, mengatakan saat ini terdapat 172 orang pengusaha asli Papua yang sedang dibina melalui program jaminan UMKM baik oleh PT Freeport maupun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).
Semenjak 2014, katanya, kegiatan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport Indonesia ke berbagai negara tujuan harus melalui perizinan dengan jangka waktu diperbaharui setiap enam bulan.
Hingga kini, PT Freeport sudah sampai tahap perizinan ke enam negara yang akan berlaku hingga Januari 2017.
"Tidak hanya menyangkut masalah perizinan yang harus diperbaharui setiap enam bulan sekali, tapi juga menyangkut kepastian usaha Freeport pasca2021. Saat ini negosiasi terus berjalan antara pemerintah dengan Freeport serta pihak-pihak terkait. Kita berharap semoga segera ada solusi," ujar Yahya.
Yahya menjelaskan sejak adanya pembatasan produksi maupun ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport pada 2014, alokasi dana kemitraan atau "dana satu persen" (satu persen dari pendapatan kotor PT Freeport) yang dikelola oleh LPMAK menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dengan menurunnya alokasi dana kemitraan yang diterima LPMAK, hal itu berpengaruh pada pelaksanaan program LPMAK yang memfokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan Papua lainnya (Mee, Moni, Nduga, Damal dan Dani).
"Memang benar kalau pendapatan kotor Freeport menurun maka secara otomatis kontribusi ke LPMAK juga menurun. Turunnya pendapatan Freeport disebabkan beberapa hal yaitu produksi tidak mencapai target, menurunnya harga komoditas di pasaran dunia atau juga karena masalah-masalah industrial yang menghambat pencapaian produksi," jelas Yahya.
Yahya menambahkan, PT Freeport terus mendorong kemandirian ekonomi warga lokal melalui program pengembangan UMKM.
Dari 172 pengusaha lokal binaan Freeport dan LPMAK, terdapat sekitar 1.400 tenaga kerja yang terserap melalui program tersebut.
"Selain menciptakan peluang usaha pekerjaan, pada saat bersamaan menghasilkan efek ganda sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga secara keseluruhan," harap Yahya.
Tantangan terbesar yang dihadapi PT Freeport maupun Pemda di Papua saat ini yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga lokal di sekitar tambang.
Sesuai studi LPM Universitas Indonesia pada 2013, ketergantungan ekonomi Kabupaten Mimika terhadap Freeport sekitar 91 persen.
Dalam rentang waktu hampir setengah abad keberadaan Freeport di Papua, kata Yahya, seharusnya secara perlahan-lahan ketergantungan masyarakat maupun Pemda setempat pada aktivitas pertambangan Freeport semakin berkurang.
"Upaya menuju kemandirian ekonomi masyarakat lokal menjadi tantangna dan pergumulan kita bersama agar ketergantungan ekonomi daerah tidak lagi terlalu dominan kepada Freeport. Setiap tahun dana investasi sosial yang dikucurkan Freeport baik melalui program community social maupun melalui LPMAK dan mitra-mitra terkait hampir mencapai 100 juta dollar AS," ujarnya.
"Seharusnya ini bisa disinergikan secara baik guna mendorong percepatan kemandirian warga lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di berbagai sektor," tambah Yahya. (*)
