Jayapura (Antara Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) meminta seluruh manajemen rumah sakit di Provinsi Papua agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna Kartu Papua Sehat (KPS).
"Walaupun dana otonomi khusus yang diperuntukkan membiayai KPS tersebut belum dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, kami berharap ke depan rumah sakit lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien pengguna KPS," kata Kepala Bidang Pengaduan UP2KP Kamelius Logo, di Jayapura, Senin.
Kamelius menegaskan pelayanan kepada pasien KPS harus diperhatikan dan ditingkatkan, sehingga dana KPS yang diturunkan untuk membiayai kartu itu tidak ada sisa yang harus dikembalikan ke kas negara.
"Rumah sakit harus memanfaatkan dana KPS itu secara baik, jangan lagi dana KPS itu dikembalikan ke kas negara tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum terutama bagi orang asli Papua," ujarnya lagi.
Menurutnya, secara khusus orang asli Papua selaku pemegang KPS dapat menerima pelayanan khusus di bidang kesehatan dengan baik dan benar-benar merasakan manfaat dari penggunaan kartu sehat tersebut.
"Seluruh rumah sakit di Papua kami harapkan pasien KPS terus dilayani hingga dana otonomi khusus yang diperuntukkan membiayai Kartu Papua Sehat dikucurkan," ujarnya pula.
Pihaknya terus mengingatkan rumah sakit agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pengguna KPS, karena belajar dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua yang sempat tidak menerima pasien pengguna KPS.
Sebelumnya, Kamelius mengatakan sejak 1-25 Januari 2017, RSUD Youwari, Sentani tidak menerima pasien pengguna KPS, sehingga pihaknya langsung membentuk tim peninjauan di rumah sakit tersebut.
"Tim yang diturunkan pada Kamis (26/1) menemukan fakta memang betul RSUD Youwari tidak melayani pasien pengguna KPS," ujarnya lagi.
Setelah pihaknya berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit tersebut, akhirnya pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna KPS dapat dilanjutkan. (*)
