Timika (Antara Papua) - Kepolisian Resor Mimika, Papua, berharap pengurus serikat pekerja dan pihak manajemen PT Freeport Indonesia tetap membangun komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, agar karyawan seluruhnya bisa kembali bekerja.
"Harapan kami kedua belah pihak tetap membangun komunikasi dan dialog yang konstruktif sehingga ada solusi terbaik yang bisa diterima kedua belah pihak. Sebab kalau tidak ada titik temu dan karyawan yang lain tidak bekerja tentu akan merugikan banyak pihak, termasuk karyawan sendiri," kata Kapolres Mimika Victor Dean Mackbon di Timika, Rabu.
Victor meminta karyawan PT Freeport berfikir jernih terhadap keputusan mereka untuk melakukan mogok kerja selama sebulan terhitung sejak 1 Mei hingga 30 Mei 2017.
"Kalau dari kami sebenarnya berharap agar semua karyawan bisa bekerja kembali. Tapi kalau memang masih ada karyawan yang tidak mau bekerja, yah itu hak mereka. Dengan catatan mereka tidak boleh memaksakan atau mengintimidasi rekan-rekan mereka yang mau bekerja," kata Victor.
Ia berharap tim negosiator dari pihak Serikat Pekerja dan manajemen PT Freeport diharapkan terus berunding untuk mencari kesepahaman. Namun karyawan diharapkan tetap bekerja agar tidak ada yang dirugikan.
Victor menegaskan bahwa kepolisian selalu hadir untuk memberikan jaminan pelayanan, perlindungan dan pengayoman bagi semua karyawan, baik yang masih bekerja maupun yang memilih jalan mogok kerja.
Menyangkut situasi di kawasan pertambangan PT Freeport di Tembagapura selama karyawan menggelar mogok kerja di Timika, Victor mengatakan sejauh ini masih tetap kondusif.
"Aktivitas produksi PT Freeport tetap berjalan seperti biasa, tidak ada kendala. Karyawan yang bekerja tetap melaksanakan aktivitas, tanpa ada hambatan," katanya.
Kondisi serupa, katanya, juga terjadi di wilayah dataran rendah area operasi PT Freeport seperti di Kuala Kencana dan Pelabuhan Portsite Amamapare.
Pihak kepolisian belum menerima laporan adanya karyawan yang mengalami tindakan intimidasi dan pengancaman oleh rekan-rekan mereka yang melakukan mogok kerja di Timika.
Polres Mimika, kata Victor, telah menyiapkan tim "quick response" jika menerima laporan adanya intimidasi yang dialami pekerja. Para pekerja yang hingga kini masih bekerja telah diinformasikan nomor khusus yang harus dihubungi jika mengalami tindakan intimidasi dan lainnya.
"Saat peringatan May Day kami telah menyampaikan kepada Serikat Pekerja agar tidak boleh ada pemaksaan kepada karyawan yang ingin bekerja untuk ikut mogok. Hal itu sejalan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemda Mimika," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport secara resmi mengumumkan mulai melakukan mogok kerja sejak 1 Mei hingga 30 Mei 2017.
Keputusan untuk melakukan mogok kerja lantaran hingga kini pihak Serikat Pekerja belum bersepakat dengan manajemen PT Freeport terkait penerapan sanksi bagi pekerja yang meninggalkan tempat kerja sejak 11 April 2017.
Pihak Serikat Pekerja menuntut agar seluruh pekerja yang meninggalkan tempat kerja sejak 11 April 2017 agar kembali ke tempat kerja tanpa PHK. Sedangkan pihak manajemen perusahaan menghendaki agar diberikan kewenangan penuh untuk menegakkan aturan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama/PKB-Pedoman Hubungan Industrial/PHI 2015-2017.
Pejabat Sementara Ketua PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Mika Taraudu memprediksi jumlah karyawan yang ikut aksi mogok kerja di Timika akan terus bertambah. Sebab 14 PUK Serikat Pekerja perusahaan kontraktor dan privatisasi baru akan menggelar mogok kerja mulai 9 Mei mendatang. (*)
Polisi berharap SPSI-manajemen Freeport bangun komunikasi
Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon. (Foto: Antara Papua/Evarianus Supar)
Harapan kami kedua belah pihak tetap membangun komunikasi dan dialog yang konstruktif sehingga ada solusi terbaik yang bisa diterima kedua belah pihak. Sebab kalau tidak ada titik temu dan karyawan yang lain tidak bekerja tentu akan merugikan banyak
