Timika (Antaranews Papua) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) mendorong pengaktifan kembali layanan kesehatan di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang sempat terhenti sejak evakuasi tenaga kesehatan dari wilayah itu, pada 27 Oktober 2017.
Wakil Sekretaris Eksekutif Pendukung LPMAK Kris Ukago di Timika, Jumat, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tentang perkembangan terbaru situasi kamtibmas di wilayah perkampungan di Distrik Tembagapura pascateror penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) beberapa waktu lalu.
"Tentu fokus utama kami yaitu pengaktifan kembali layanan kesehatan di wilayah itu sesegera mungkin. Namun hal itu tentu dapat dilakukan jika sudah mendapat izin dari pihak terkait. Kita akan pantau terus hingga Januari 2018," kata Kris.
Selain layanan kesehatan, LPMAK juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika untuk mencari solusi terkait ratusan siswa PAUD, SD dan SMP Inpres Banti yang juga sejak 27 Oktober 2017 tidak dapat bersekolah lantaran guru dievakuasi dari tempat itu bersama dengan tenaga medis.
"Kalau untuk pendidikan tentu melalui kerja sama dengan pihak pemerintah karena di sana sekolah milik pemerintah. LPMAK akan mendukung jika SKPD terkait membutuhkan dukukungan dari kami," ujar Kris.
Menurut Kris, situasi yang dialami warga Kampung Banti tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, kendati di kota Tembagapura tersedia rumah sakit milik PT Freeport.
Warga yang membutuhkan layanan kesehatan harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama satu hingga dua jam untuk bisa sampai ke Tembagapura.
Sedangkan untuk layanan pendidikan kini ratusan siswa khusus yang duduk di bangku kelas VI SD dan III SMP dikhawatirkan tidak dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir sekolah atau lebih parah lagi tidak dapat mengikuti ujian akhir kelulusan.
"Intinya LPMAK akan siap mendukung jika pemerintah meminta dukungan dari LPMAK. Sementara memang kita masih membangun komunikasi dengan pihak SKPD terkait, mudah-mudahan awal Januari sudah ada jalan keluar karena memang fokus utama yaitu kesehatan dan pendidikan yang harus segera berjalan selain kebutuhan sembako yang sementara disalurkan di sana," kata Kris. (*)
Berita Terkait
Gubernur Papua harap pasar murah membantu kendalikan inflasi jelang Natal
Rabu, 4 Desember 2024 15:10
Kalapas: Warga binaan Eltinus Omaleng jalani perawatan kesehatan di Timika
Rabu, 4 Desember 2024 15:09
LPP RRI Biak perkuat layanan siaran di Kabupaten Supiori
Rabu, 4 Desember 2024 12:46
KPU Mimika gelar rapat pleno terbuka pilkada hingga 6 Desember 2024
Rabu, 4 Desember 2024 10:59
Satgas: Tim gabungan kejar KKB yang membunuh pelajar di Dekai
Rabu, 4 Desember 2024 10:47
Polres Mimika kerahkan 200 personel kawal rekapitulasi Pilkada 2024
Rabu, 4 Desember 2024 9:48
KPA Jayapura berupaya lakukan cegah HIV/AIDS di kalangan pelajar
Rabu, 4 Desember 2024 8:48
Dinas PUPR Kota Jayapura genjot pemasangan 91 unit LPJU enam titik
Rabu, 4 Desember 2024 8:45