New York (Antaranews Papua) - Di depan para pemimpin dunia di Markas Besar Perserikatan Bangas-Bangsa (PBB), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan dunia tidak perlu untuk mencari sosok superhero pada masa-masa yang sulit seperti sekarang.
Masa sekarang ini, dunia menghadapi tantangan global yang kompleks, instabilitas, dan konflik di mana-mana. Dunia masih diliputi kemiskinan, kesenjangan, dan faham nasionalisme sempit.
"Di masa seperti ini, kita sering salah melihat kepemimpinan yang hanya memiliki kekuatan besar, kepemimpinan yang memiliki kekuatan layaknya superhero," demikian Jusuf Kalla ketika menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Ke-73 Majelis Umum PBB di New York, Kamis (27/9).
Dunia tak perlu memanggil para pahlawan super yang tergabung di tim Avenger atau Justice League, tokoh-tokoh fiktif di komik populer yang dilahirkan di Amerika Serikat.
"Kita yang berada di ruang ini adalah para pemimpin dunia. Secara kolektif kita memiliki kekuatan layaknya superhero," kata Kalla.
Yang harus dilakukan dunia adalah memanfaatkan kemauan, keberanian, kekuatan, perasaan iba, perasaan tanpa pamrih, serta kerendahan hati mereka untuk menuju dunia yang lebih baik.
Pesan Indonesia sangat jelas bahwa untuk menciptakan perdamaian, kesetaraan, dan keberlanjutan di masyarakat dunia, dibutuhkan kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama.
Tak akan pernah ada kepemimpinan yang efektif tanpa rasa tanggung jawab yang tulus dan sebaliknya.
Tantangan bagi Indonesia pun akan semakin berat karena pada 2019 salah satu negara demokrasi terbesar di dunia itu, akan mengemban tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Komitmen dan tanggung jawab dunia untuk perdamaian harus bisa disebarkan di seluruh bagian dunia, termasuk Timur Tengah.
Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya dan juga dunia untuk mendukung perwujudan negara Palestina yang merdeka melalui Solusi Dua Negara untuk meredam konflik di wilayah tersebut.
"Komitmen kita terhadap perdamaian akan dipertanyakan jika kita tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Wapres.
Menlu RI Retno Marsudi pun menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan setiap pertemuan dan forum yang ada di kawasan guna menyuarakan dukungan untuk Palestina karena saat ini Palestina sedang berada di persimpangan.
Berada di persimpangan karena proses perdamaian Palestina berhenti sementara dan ada rencana perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat, akan tetapi belum jelas juntrungannya.
Belum lagi masalah pengungsi Palestina yang tersebar di sejumlah negara, seperti Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Gaza.
Sebanyak 5,3 juta pengungsi Palestina, sebagian besar keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel, terus bergantung kepada bantuan internasional lewat badan pengungsi PBB, UNRWA.
Masalahnya, UNRWA saat ini sedang mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS untuk melakukan programnya tahun ini, untuk para pengungsi Palestina tersebut.
Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS yang harus dipenuhi.
Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, akan tetapi mayoritas berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota.
Defisit anggaran badan bantuan untuk pengungsi Palestina itu tak lepas dari keputusan Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun bantuan ekonomi yang sedianya dialokasikan ke Gaza dan Tepi barat untuk dialihkan ke tempat lain.
Komitmen untuk membantu para pengungsi Palestina itu bukan semata-mata didorong untuk memenuhi hak-hak dasar para pengungsi, seperti pendidikan dan kesehatan, akan tetapi di luar itu juga soal bagaimana menjaga stabilitas di kawasan.
"Apabila fasilitas yang diberikan kepada pengungsi ini semua dihentikan maka kita akan bisa membayangkan yang berada di sekolah bisa berada di jalan dan ini akan sangat mungkin menimbulkan instabilitas," demikian Menlu RI Retno Marsudi.
Ulah AS yang menyatakan ingin mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pun mengancam status quo kota suci tersebut.
Situasi sekarang ini tidak hanya melukai proses perdamaian, akan tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat Palestina. Harapan bagi negara Palestina yang merdeka.
Menlu Retno Marsudi ketika menghadiri pertemuan tingkat menteri Forum Konter-Terorisme Global (GCTF) di sela-sela Sidang Ke-73 Majelis Umum itu, menekankan pula peran perempuan sebagai agen perdamaian.
"Perempuan bisa menjadi target rekrutmen (teroris, red.), tapi perempuan bisa juga menjadi agen perdamaian," ungkap dia.
Tragedi teror bom tersebut melibatkan pelaku yang merupakan satu keluarga terdiri ats ayah, ibu, dan anak-anak.
Peristiwa teror bom di Surabaya pada Mei lalu menjadi semacam panggilan dan momentum untuk semakin meningkatkan upaya menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian.
Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk menyumbang hingga 4.000 pasukan penjaga perdamaian, termasuk menambah jumlah personel pasukan perempuan melalui misi perdamian PBB pada 2019.
Kini, Indonesia telah mengirim sekitar 3.500 pasukan di sembilan misi perdamaian PBB sehingga menjadikan Indonesia sebagai kontributor pasukan perdamian terbesar ke-8 untuk PBB.
Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan adil, Wapres Kalla menyatakan bahwa setiap negara harus juga menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
Dalam kaitan itu, Kalla menyampaikan bahwa sangat disayangkan ada beberapa pihak --tanpa menyebut namanya--yang berupaya mendukung atau bahkan menjadi bagian dari pergerakan separatisme.
"Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Tindakan yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip PBB," kata dia.
Ketika tindakan permusuhan itu berlanjut, Indonesia tidak akan tinggal diam.
"Indonesia tak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya," kata dia.
Pada akhir pidatonya, dia menekankan bahwa perdamaian yang adil dan masyarakat yang berkelanjutan membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggung jawab, dan kredibel.
"Kita di PBB ini harus menunjukkan kepemimpinan. Itu lah kenapa reformasi PBB tak dapat dielakkan," kata Kalla.
Tanpa reformasi maka PBB akan menjadi mesin usang yang dipaksa menjawab tantangan global pada masa sekarang dan yang akan datang.
