Jayapura (Antaranews Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui rendahnya daya serap anggaran pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2018.
"Jika ditanya mengenai daya serap, Papua tahun ini melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, apalagi yang melaksanakan pemerintahan adalah pejabat sebelumnya, pastinya rendah," kata Lukas di Jayapura, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut juga terlihat dari masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
"Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, semua tender dibatalkan khususnya yang tahun anggaran 2018," ujarnya.
Dia menjelaskan bisa dipastikan banyak tender tahun ini batal, selain itu dalam rapat kerja yang digelar belum lama ini, selain program perampingan birokrasi, untuk dua tahun mendatang seluruhnya untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON).
"Jadi pada 2019 dan 2020 tidak ada kegiatan lain selain yang berhubungan dengan PON XX di Bumi Cenderawasih," tambahnya.
Dia menerangkan pada 2021 baru OPD di lingkungan Pemprov Papua dapat melaksanakan program dan kegiatan lain sehingga karena hal tersebut pencapaian daya serap pasti rendah.
"Bahkan ada OPD di lingkungan Pemprov Papua yang penyerapan anggarannya masih nol persen hingga kini," ujar Lukas.
Berita Terkait
Pemprov Papua ajak warga peduli hutan mangrove Kota Jayapura
Kamis, 25 April 2024 21:22
Melihat upaya pemerintah meningkatkan ekonomi Nelayan di Papua
Kamis, 25 April 2024 13:46
Pemprov Papua sebut RTRW salah satu upaya lindungi hutan
Kamis, 25 April 2024 13:26
Pemprov: 126 pokmaswas bantu awasi laut di Papua dari penggunaan peledak
Rabu, 24 April 2024 15:05
Pemprov Papua identifikasi potensi komoditas dorong ekspor
Rabu, 24 April 2024 15:04
Pemprov Papua: Harga bahan pokok di Kota Jayapura stabil
Selasa, 23 April 2024 16:51
Pemprov Papua: Organisasi Kalwedo berkontribusi nyata untuk pembangunan
Senin, 22 April 2024 17:01
Tokoh Adat Tabi harap masyarakat jaga kamtibmas jelang pilkada
Sabtu, 20 April 2024 17:57