Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi Papua segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal upaya pemblokiran 146 aparatur sipil negara (ASN) yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Senin mengatakan, koordinasi ini merupakan klarifikasi sebagai upaya menanyakan apakah ASN yang sudah menjalani hukuman pidana, tetap mendapat pemberhentian secara tidak hormat atau sebaliknya.
"Pasalnya, ada juga ASN yang sudah menjalani hukuman penjara, sehingga hal ini yang harus meminta klarifikasi dari BKN," katanya.
Menurut Hery, upaya klarifikasi ini dilakukan sebelum adanya pengambilan keputusan dari gubernur dan bupati/walikota, selaku pejabat pembina kepegawaian di wilayahnya masing-masing.
Sebelumnya, BKN memastikan akan memblokir data base 146 ASN di Provinsi Papua yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi.
Pemblokiran data base ini dikarenakan belum ada respon dari 29 pemerintah kabupaten dan kota di Papua, terkait surat yang dilayangkan oleh BKN Jayapura guna menyerahkan nama-nama pegawainya yang pernah tersangkut kasus Tipikor.
Kendati demikian, BKN masih memberikan batas waktu hingga Desember 2018 kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk memberikan konfirmasi ke BKN sebelum dilakukan pemblokiran.
Sekadar diketahui, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, Provinsi Papua menduduki peringkat kelima koruptor berstatus ASN dengan jumlah 146 orang.
Berita Terkait
Pemprov Papua ajak warga peduli hutan mangrove Kota Jayapura
Kamis, 25 April 2024 21:22
Melihat upaya pemerintah meningkatkan ekonomi Nelayan di Papua
Kamis, 25 April 2024 13:46
Pemprov Papua sebut RTRW salah satu upaya lindungi hutan
Kamis, 25 April 2024 13:26
Pemprov: 126 pokmaswas bantu awasi laut di Papua dari penggunaan peledak
Rabu, 24 April 2024 15:05
Pemprov Papua identifikasi potensi komoditas dorong ekspor
Rabu, 24 April 2024 15:04
Pemprov Papua: Harga bahan pokok di Kota Jayapura stabil
Selasa, 23 April 2024 16:51
Pemprov Papua: Organisasi Kalwedo berkontribusi nyata untuk pembangunan
Senin, 22 April 2024 17:01
Tokoh Adat Tabi harap masyarakat jaga kamtibmas jelang pilkada
Sabtu, 20 April 2024 17:57