Asmat (ANTARA News Papua) – Bupati Asmat Elisa Kambu mengharuskan segenap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahan setempat agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pertanggungjawabannya.
Hal tersebut disampaikan Bupati Asmat Elisa Kambu saat membuka sosialisasi Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Asmat tahun 2018 di gedung Wiyata Mandala Agats pada Rabu (23/1).
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua itu diikuti oleh seluruh pimpinan instansi daerah, para kepala bagian dan staf di Asmat.
Bupati Elisa Kambu mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
“Reformasi pengelolaan keuangan mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilakukan secara relevan, handal dan akuntabel. Tujuannya agar keuangan daerah yang bersumber dari APBN betul-betul dikelola secara baik dan benar,” kata Elisa.
Adanya berbagai peraturan tersebut, Elisa mengingatkan agar semua elemen pemerintah di Kabupaten Asmat benar-benar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pertanggungjawabannya.
“Pejabat pengelola keuangan daerah pada OPD harus bisa memanajemen keuangan secara efektif dan efisien, dan lebih taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Orang nomor satu di Kabupaten Asmat itu mengharapkan para peserta sosialisasi dapat mencermati berbagai materi dalam kegiatan tersebut, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Asmat semakin baik.
“Kepada para narasumber saya harapkan dapat memberikn informasi dan masukan, agar nantinya dapat dikembangkan serta diterapkan oleh seluruh OPD di Kabupaten Asmat,” ujarnya. (*/adv)
