Semarang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan sebanyak 3.240 aparatur sipil negara (ASN) telah diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat korupsi.
"Ini bagian dari pemberian 'punishment', 3.240 ASN yang terlibat korupasi sudah diberhentikan tidak dengan hormat," kata Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Rabu.
Sementara sisanya, kata dia, masih ada yang dalam proses pemberhentian.
Ia menjelaskan pemberhentian tersebut didasarkan atas keputusan bersama Menpan, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara.
Ia menyebut peringkat indeks persepsi korupsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun ini. Meski demikian, ia mengakui masih terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara tersebut.
"Kepala daerah 'ditembak' terus. Ada upaya pencegahan, tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang masih melakukannya," katanya.
Pada tahun 2019, kata dia, Kementerian PAN RB fokus pada reformasi birokrasi, yang fokus pada enam agenda pokok.
Salah satu agenda yang akan dilaksanakan tersebut yakni perluasan zona integritas di lingkungan pemerintahan.
Rakernas Apeksi yang dihadiri wali kota dari 92 daerah tersebut dibuka oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
Berita Terkait
Mendagri aktifkan jabatan Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Senin, 4 September 2023 15:04
Mendagri minta data mahasiswa Papua penerima beasiswa otsus dilengkapi
Sabtu, 8 Juli 2023 0:29
Mendagri Tito Karnavian ungkap asal pasokan senjata api KKB Papua
Kamis, 25 Mei 2023 12:44
MRP berharap Mendagri tinjau kembali hasil keputusan panitia pemilihan
Senin, 15 Mei 2023 21:17
BI Papua sebut pasar murah salah satu cara menjaga kestabilan harga
Senin, 27 Februari 2023 19:12
Mendagri Tito minta semua pihak dukung Penjabat Bupati Jayapura
Rabu, 21 Desember 2022 14:33
Muhammad Musa'ad dilantik Pj Gubernur Papua Barat Daya
Jumat, 9 Desember 2022 18:30
Tito sebut pelantikan Penjabat Gubernur Ribka Haluk pengarusutamaan kesetaraan gender di Papua
Jumat, 11 November 2022 14:07