Ketua DPP Golkar minta proses hukum dipisahkan dengan rekonsiliasi politik

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, meminta persoalan rekonsiliasi politik pasca-Pilpres dipisahkan dengan kasus hukum.

"Kalau persoalan hukum, kita harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum jangan diintervensi persoalan politik," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ia memberi tanggapan soal permintaan pemulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai salah satu syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo Subianto.

Ia menegaskan rekonsiliasi politik bukan untuk bernegosiasi mengenai kasus hukum yang harus ditegakkan kepada siapapun tanpa terkecuali.

Apabila Shihab merasa tidak bersalah secara hukum, kata dia, maka yang bersangkutan dapat kembali ke Tanah Air dan tidak perlu diistimewakan.

Juga baca: https://papua.antaranews.com/berita/496261/sekjen-gerindra-syarat-rekonsiliasi-adalah-pemulangan-habib-rizieq

Adapun menurut dia, ajakan rekonsiliasi dari Jokowi kepada Prabowo sudah berkali-kali diutarakan. Ia mengatakan Jokowi sangat terbuka untuk bertemu dengan Prabowo. "Soal kapan waktunya, pada saatnya akan ada pertemuan dalam momen yang tepat," jelas dia.

Syadzily menekankan, rekonsiliasi itu bukan untuk berbagi kursi, melainkan untuk merajut silaturahmi pasca-penetapan Jokowi-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Dengan silaturahmi itu akan menunjukkan kepada masyakarat bahwa kita sebagai bangsa kembali menyatu. Dibutuhkan suasana yang kondusif untuk menjaga situasi politik Indonesia," kata dia.