Fadli Zon yakin konsep Gerindra diterima Presiden Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meyakini konsep dan gagasan pemikiran yang ditawarkan Gerindra diterima Presiden terpilih Joko Widodo, salah satunya terkait kedaulatan pangan, energi dan ekonomi.

"Saya kira sudah secara lisan disampaikan (konsep) kedaulatan pangan, energi, ekonomi, nasionalisme ketahanan BUMN dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai gagasan-gagasan tersebut merupakan bagian vital dari sebuah negara yang tidak bisa dikompromikan agar Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju serta tidak tergantung kepada negara lain.

Fadli mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menawarkan konsep dan gagasan tersebut saat pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

"Saya kira kita belum pada tahap yang final. Jadi pada akhirnya saya kira kalau di Gerindra sudah putuskan kita menyerahkan kepada Prabowo untuk mengambil sikap," ujarnya.

Namun, menurut Fadli, konsep dan gagasan yang ditawarkan belum jaminan Gerindra merapat ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keputusan finalnya ada di tangan Prabowo Subianto.

Selain itu, menurut Wakil Ketua DPR RI ini, terkait posisi Gerindra apakah bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, ada pada keputusan akhir Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra.

Namun dia menilai hal utama bukan pada apakah Partai Gerindra bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Hal yang lebih besar. yaitu kepentingan bangsa dan negara.

"Bagaimana negara kita bisa bangkit, kami punya pemikiran untuk mewujudkan itu. Kalau bergabung dengan pemerintah, kami tawarkan itu sebagai solusi karena pemikiran kami tersebut bisa menyelesaikan sebagian dari masalah yang ada," katanya.

Fadli mengatakan internal Partai Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya arah kebijakan politik partai kepada Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dia menyakini Prabowo memiliki pertimbangan yang matang untuk kepentingan negara, apakah bergabung dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.