Jakarta (ANTARA) - Tenaga ahli kelembagaan desk Papua Bappenas Moksen Idris Sirfefa menilai bahwa pelaku tindak kekerasan di wilayah Papua, seperti Wamena, Jayapura, dan Manokwari bukan berasal dari kalangan terpelajar.
"Menyangkut kerusuhan yang ada di Jayapura, Wamena, Manokwari, yang bakar-bakar dan sebagainya itu bukan dari kalangan terpelajar," ujar Moksen dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.
Dia menilai hal itu bisa teridentifikasi dari pola yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan di Bumi Cenderawasih tersebut.
Menurut Moksen, jika pelaku berasal dari kalangan terpelajar, maka tidak mungkin mereka bertindak anarkis hingga melampuai batas, seperti melakukan pembakaran gedung atau pembunuhan.
Perilaku "bar-bar" seperti itu, kata dia, hanya dilakukan oleh orang-orang yang kecerdasannya tidak tercerahkan secara kognitif maupun spiritual.
"Kalangan yang tidak terpelajar itu setelah kejadian baru menyadari dampaknya, ternyata tidak ada gula pagi ini. Dia tidak berpikir nanti efek dari kerusuhan itu, memang tidak terpelajar," ucap Moksen.
"Kalau mahasiswa mungkin cuma bakar ban setelah itu selesai, tapi kalau bakar bangunan, membunuh orang, itu bukan kelompok akal sehat," kata dia.
Dia mengatakan peningkatan kecerdasan terhadap masyarakat Papua harus terus dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Hal ini penting guna mencegah terjadinya konflik susulan yang disebabkan oleh kurangnya wawasan dan pemahaman masyarakat Papua.
Selain itu, masyarakat sipil, termasuk aktivis kemanusiaan maupun lembaga swadaya masyarakat juga bisa berperan aktif untuk terus mencerdaskan masyarakat Papua.
"Jadi sambil melaksanakan program-program lembaga, ada namanya pendampingan, pada saat pendampingan itulah kita memberikan semacam wawasan tentang siapa mereka, dan di samping mereka ada orang lain di luar mereka. Itu adalah orang-orang yang sebangsa, yang senasib," ucap Moksen.
Berita Terkait
Gubernur Papua Tengah: Penyelenggara Pemilu 2024 petakan wilayah konflik
Sabtu, 27 Januari 2024 18:47
Polda Papua antisipasi 13 daerah rawan gangguan KKB menjjelang 1 Desember
Kamis, 30 November 2023 12:28
KPK minta tata ruang di Papua harus bebas konflik kepentingan
Sabtu, 18 November 2023 20:43
Tokoh Adat: Pengakuan hak ulayat instrumen mencegah konflik Papua
Sabtu, 21 Oktober 2023 11:53
Dandim 1710/Mimika: Bina komunikasi mencegah konflik sosial
Jumat, 15 September 2023 15:06
Kodim Jayapura berikan bimbingan komunikasi warga cegah konflik
Rabu, 13 September 2023 15:23
Pakar: Buku "Membuka Ruang Membangun Dialog" selesaikan konflik di Papua
Rabu, 24 Mei 2023 9:45
Komnas HAM: Kerusuhan Dogiyai menjadi prioritas penanganan konflik sosial
Jumat, 18 November 2022 3:29