Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi tenaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Adliansyah Malik Nasution di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Papua untuk memberikan pelatihan peningkatan SDM bagi tenaga ULP di daerah.
"Kemungkinan agar teman-teman diberi kesempatan untuk pelatihan, pasalnya jika tidak bergerak, maka daerah tidak akan memiliki ULP dan ini ironis sekali," katanya.
Menurut Adliansyah, untuk itu tidak ada cara lain, harus ada pelatihan bagi sumber daya manusia dan hal ini akan didorong.
Senada dengan Adliansyah Malik Nasution, Inspektor Provinsi Papua Anggiat Situmorang mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan dari KPK tersebut, meskipun selama ini sudah sering menggelar pelatihan bagi tenaga ULP di lingkungan pemprov setempat.
Sebelumnya, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua mengatakan pihaknya sempat menyoroti masih banyaknya kabupaten di Bumi Cenderawasih yang belum membentuk ULP.
"Sedikitnya terdapat 10 kabupaten dari 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua yang belum membentuk ULP, dari 10 kabupaten tersebut di antaranya Waropen, Mamberamo Raya, Nduga dan Dogiyai," katanya.
Dia menambahkan alasan klasik soal terkendalanya sumber daya manusia dan keterbatasan jaringan internet bukanlan alasan yang tepat.
