Jakarta (ANTARA) - Fraksi PPP DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah mengevakuasi sebanyak 243 warga negara Indonesia (WNI) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
"Memang serbarisiko, tidak dijemput, mereka akan terisolasi dan bisa kekurangan bahan makanan. Ketika dijemput, dikhawatirkan bawa virus," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu.
Namun, menurut dia, lebih baik para WNI dijemput dengan pelbagai antisipasi medis agar tidak terjadi penyebaran virus Corona (Koronavirus).
Kalau para WNI tetap di Wuhan, kata Achmad Baidowi, potensi tertular Koronavirus sangat besar.
"Terbukti ada beberapa WNI yang tidak diizinkan pulang karena tidak dalam kondisi fit. Namun, mereka belum tentu terkena virus Corona. Nah, yang bisa pulang dan sudah mendarat di Wuhan adalah mereka yang dinyatakan sehat," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, ketika 243 WNI yang tiba di Batam, mereka harus melewati beberapa screening, di antaranya penyemprotan untuk membunuh virus, lalu masih dikarantina selama 14 hari guna memastikan kesehatannya.
Terkait dengan polemik lokasi karantina di Natuna, Achmad Baidowi berpendapat bahwa hal itu hanya karena soal masalah komunikasi saja karena ada poin yang harus diluruskan pemerintah.
"Itu hanya soal komunikasi saja. Ternyata tempat karantina jauh dari permukiman penduduk, ada sekitar radius 5 kilometer," katanya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi 243 WNI, termasuk di antaranya lima orang tim aju dari Provinsi Hubei, RRT dengan pesawat maskapai berbadan lebar Batik Air jenis Airbus 330-300CEO milik Lion Air Group, Minggu (2/2).
Evakuasi dilakukan tim yang terdiri atas 42 orang, antara lain dari unsur TNI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan kru maskapai Lion Group. Tim dilengkapi dengan berbagai perlengkapan pelindung diri, termasuk masker dan baju khusus.
Rencananya 243 WNI akan menjalani observasi di Natuna selama 2 pekan sebelum kembali ke keluarganya.
