Bamako (ANTARA) - Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah ditahan oleh tentara pemberontak di Ibu Kota Bamako, menjerumuskan sebuah negara yang telah menghadapi pemberontakan ekstremis dan protes massa ke dalam krisis yang lebih parah, Selasa.
Penahanan Keita terjadi setelah berjam-jam ketidakpastian usai tentara melancarkan pemberontakan di pangkalan militer Kati di luar Bamako dan menangkap sejumlah pejabat sipil senior dan pejabat militer.
Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan Presiden Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse dalam konvoi militer yang dikepung oleh tentara bersenjata, yang disebutkan berada di garnisun Kati, namun Reuters tak dapat mengonfirmasi keaslian video tersebut.
Cisse sebelumnya meminta dialog dan mendesak kelompok pemberontak mundur. Dua sumber keamanan lantas mengatakan kepada Reuters bahwa Keita telah ditahan dan menurut Uni Afrika Cisse juga ikut ditahan.
Lembaga penyiar negara tidak beroperasi usai serentetan penahanan sebelum kembali mengudara pada sore.
Tak langsung diketahui pasti siapa yang memimpin kelompok pemberontak tersebut, siapa yang akan memerintah selama Keita ditahan atau apa motif penahanan tersebut. Juru bicara militer mengaku tidak mendapatkan informasi apa pun.
Koalisi M5-RFP yang berada di balik aksi protes massa yang menyerukan Presiden Keita mundur sejak Juni, memberi sinyal dukungan aksi para pemberontak, dengan juru bicara Nouhoum Togo mengatakan kepada Reuters bahwa itu "bukan kudeta militer melainkan pemberontakan rakyat".
Ratusan demonstran anti pemerintah memadati alun-alun untuk bersorak sehari sebelumnya ketika terdapat rumor bahwa para pemberontak telah menahan Keita.
Massa menyalahkan Keita atas praktik korupsi dan keamanan yang kian memburuk di bagian utara dan tengah negara Afrika Barat tersebut, di mana para gerilyawan beroperasi.
Pemberontakan 2012 di pangkalan militer yang sama Kati menyebabkan kudeta militer, yang menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure dan mempercepat jatuhnya bagian utara Mali ke tangan gerilyawan.
Sumber: Reuters
