Jayapura (ANTARA) - Perubahan cuaca dan iklim yang tidak dapat diprediksi secara valid, lambat laun menjadi sebuah momok menakutkan baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Pasalnya, apabila bencana akibat perubahan cuaca itu terjadi, kerugian yang dialami terbilang cukup besar.
Tidak hanya material, terkadang nyawa juga "melayang" ketika bencana datang tanpa permisi dan peringatan apapun.
Sedikit demi sedikit, langkah-langkah antisipasi dan upaya persuasif dikedepankan agar perubahan cuaca serta iklim yang berbuntut bencana, tidak terlalu berdampak pada masyarakat.
Hal inilah yang kemudian diimplementasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam mengambil langkah menanggulangi dan mengantisipasi bencana yang diprediksi terjadi di Bumi Cenderawasih.
Pemprov Papua pun akhirnya meluncurkan aplikasi sistem manajemen data dan informasi penanggulangan bencana setempat agar masyarakat lebih mudah mengakses peringatan dini kejadian bencana.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan dengan adanya aplikasi ini masyarakat dapat memantau titik-titik rawan bencana dan lain sebagainya.
Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan serta keakuratan atas informasi yang disampaikan yang berkaitan dengan penanganan bencana.
Dengan berbagai inovasi yang ada maka diharapkan penanganan bencana di Papua bisa dapat lebih efektif, efisien dan cepat.
Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan instansi terkait khususnya BPBD kabupaten serta kota sehingga meminimalisir dampak bencana yang terjadi.
Jadi trigger
Sistem Manajemen Data dan Informasi Penanggulangan Bencana Papua (SIMDIP) adalah salah satu dari sekian banyak inovasi terbaru yang diluncurkan Pemprov Papua di era digitalisasi kini.
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V Jayapura mengharapkan aplikasi SIMDIP tersebut dapat menjadi sebuah trigger atau pemicu bagi BPBD setempat.
Koordinator Bidang Observasi BBMKG Wilayah V Jayapura Danang Pamuji Dwi Lestari mengatakan sistem penerima informasi tersebut merupakan perkembangan dari sistem yang dibuat sebelumnya.
Informasi yang akan diterima di sistem ini merupakan informasi gempa bumi di seluruh Indonesia dengan magnitudo di atas dua sampai yang terbesar.
Namun, sistem sebelumnya hanya menyebarkan informasi dengan gempa di atas lima magnitudo, sedangkan yang baru minimal gempa dengan Magnitudo 2.
Informasi ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah pemicu bagi BPBD untuk menindaklanjuti, apakah gempa bumi yang terjadi berpotensi merusak atau menyebabkan tsunami.
Dengan tindakan antisipasi yang cepat, maka diharapkan dapat meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi.
Sementara itu, Pemprov Papua juga mengapresiasi sinergi yang dibangun semua elemen tersebut dalam upaya menangani bencana di mana salah satunya dengan diluncurkannya aplikasi SIMDIP.
Sinergi tersebut menjadi jaminan tersendiri bagi pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di dalamnya dalam meminimalisasi dampak bencana.
Apabila informasinya cepat diketahui maka langkah-langkah antisipasinya juga akan cepat diambil.
Seluruh fasilitas, baik sarana dan prasarana yang disiapkan khusus untuk penanganan bencana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
Hal ini tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemprov Papua untuk dapat mengembangkan sistem agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.
Penambahan Pusdalops
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) sebagai salah satu tim pengumpul, pengolah dan penyaji data untuk wilayah Bumi Cenderawasih saat ini hanya berjumlah dua yakni milik Provinsi Papua dan Kabupaten Nabire.
Untuk 2023 rencananya akan dibentuk Pusdalops Penanggulangan Bencana pada dua kabupaten di Provinsi Papua sebagai tambahan di mana pembentukannya merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Welliam R. Manderi mengatakan kedua pusdalops lapangan yang akan dibentuk tersebut yakni Kabupaten Mamberamo Raya dan Jayapura.
Semuanya akan diupayakan agar beberapa daerah tersebut dapat membantu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan sistem informasi data dan pengelolaan manajemen bencana.
Selain pengembangan sistem informasi tersebut, kini BPBD Provinsi Papua bekerja sama dengan BNPB dalam mengembangkan Call Center 117.
Adanya sistem tersebut diyakini bahwa semua masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi seperti peringatan dini kejadian bencana, dan perkiraan cuaca serta resiko terhadap bencana tersebut.
Hal ini memberikan peran tersendiri dalam mengembangkan sumber daya serta peralatan yang digunakan.
Semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat serta media, akan saling berkolaborasi sehingga sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Upaya tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak, sehingga aplikasi ini dapat menjawab keluhan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan serta keakuratan atas informasi yang disampaikan yang berkaitan dengan penanganan bencana.
Sekadar diketahui, kondisi iklim di Papua cukup ekstrem dengan curah hujan antara 1.800 mm sampai 3.000 mm dengan kelembaban berkisar 80-89 persen.
Sekitar 76 persen wilayah Bumi Cenderawasih pasti menghadapi bencana hidrometeorologi sehingga hal ini pasti menjadi perhatian tersendiri.
Daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor akan sangat menjadi perhatian pemerintah daerah.
BPBD Papua juga menyiagakan alat-alat berat di titik-titik di mana menjadi daerah yang rawan bencana, sehingga keberadaan peta wilayah untuk daerah rawan bencana sangatlah penting.
Pemetaan wilayah rawan bencana ini menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaan Pemprov Papua dalam menghadapi bencana alam khususnya hidrometeorologi.
Pemprov Papua juga terus berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan kondisi cuaca dan iklim yang akan dihadapi maupun sedang dihadapi.
Selain bencana hidrometeorologi, wilayah Papua pun sering mengalami gempa bumi sehingga hal tersebut juga menjadi perhatian Pemprov Papua melalui BPBD setempat.
Oleh karena itu, adanya Sistem Manajemen Data dan Informasi Penanggulangan Bencana Papua (SIMDIP) diharapkan dapat turut membantu mengatasi dan menanggulangi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
