Timika (ANTARA) - Jajaran PT Pelni (Persero) mengharapkan pemerintah segera memperbaiki fasilitas Terminal Penumpang di kawasan Pelabuhan laut Pomako Timika lantaran kondisi terminal yang ada saat ini tidak memadai.
Kepala Cabang PT Pelni Timika Edwin Kurniansyah di Timika, Sabtu, mengatakan bangunan terminal penumpang yang ada di kawasan Pelabuhan Pomako saat ini sangat kecil, tanpa dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.
"Memang itu yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita di Mimika. Mudah-mudahan ke depan ada kolaborasi yang bagus antara Pemda dengan Kementerian Perhubungan untuk secepatnya merealisasikan pembangunan berbagai fasilitas publik di Pelabuhan Pomako sebab pelabuhan itu merupakan beranda untuk masuk ke Mimika," kata Edwin.
Dia menyebut jarak Pelabuhan Pomako dengan Kota Timika yang cukup jauh sekitar 40-an kilometer membuat para calon penumpang dan pengantar maupun orang yang hendak menjemput keluarganya yang turun dari kapal seringkali harus bermalam di sekitar kawasan Pelabuhan Pomako untuk menunggu kedatangan dan keberangkatan kapal.
"Posisi Pelabuhan Pomako itu sangat jauh dari Kota Timika. Repotnya lagi kalau turun hujan, warga yang mau berangkat atau mau jemput keluarganya harus menunggu dimana karena terminal yang ada di Pomako itu kurang representatif. Apalagi curah hujan di Timika yang sangat tinggi," ujar Edwin.
Dia berharap pertemuan pembahasan masalah lahan di kawasan Pelabuhan Pomako yang digagas oleh Kejaksaan Negeri Timika, dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KUPP Pomako dan berbagai instansi terkait belum lama ini bisa segera menghasilkan solusi untuk mempercepat pembangunan kawasan Pelabuhan Pomako.
"Kami harapkan seperti itu karena kalau masalah lahan di kawasan Pelabuhan Pomako itu bisa selesai tentu pembangunan berbagai fasilitas publik di sana bisa segera dimulai," ujarnya.
Kepala KUPP Kelas III Pomako Timika Husni Anwar Tinotak mengakui konflik lahan di kawasan Pelabuhan Pomako antara Pemkab Mimika dengan beberapa pihak yang juga mengklaim lahan tersebut membuat program pembangunan berbagai fasilitas publik tidak bisa dilakukan.
"Sepanjang status tanah kawasan Pelabuhan Pomako tidak jelas maka Kementerian Perhubungan tidak bakal mengucurkan dana untuk pembangunan berbagai fasilitas di pelabuhan itu seperti dermaga, gedung terminal penumpang, perkantoran dan lainnya. Mudah-mudahan Pemda Mimika bisa selesaikan status tanah Pelabuhan Pomako secepatnya," kata Husni Anwar beberapa waktu lalu.
Husni mengatakan kondisi fasilitas umum di Pelabuhan Pomako seperti terminal untuk ruang tunggu penumpang kapal, perkantoran UPP Pomako, jalan masuk dan lapangan penumpukan peti kemas sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak.
Kondisi itu, katanya, menjadi sebuah ironi mengingat Pelabuhan Pomako memiliki peran vital dan strategis untuk menghidupi perekonomian warga Timika sekaligus sebagai etalase Kabupaten Mimika.
"Kementerian memberikan sinyal siap membangun fasilitas dermaga dan lain-lain kalau masalah tanah pelabuhan sudah tuntas. Kami mohon dukungan Pemda untuk membangun di sisi daratnya karena Pelabuhan Pomako itu pintu masuk ke Mimika sehingga perannya sangat vital dan strategis. Semua barang kebutuhan pokok masyarakat Mimika dipasok melalui Pelabuhan Pomako," ujarnya.
