Sentani (ANTARA) - Pengelola hutan adat mendukung program Pemerintah Provinsi Papua terkait penetapan kawasan ekosistem penting di wilayah itu.
Pengelola hutan adat Isyo, Alex Waisimon, di Sentani, Minggu mengatakan dalam mengelola hutan, masyarakat adat tidak bisa bekerja sendiri, sehingga pihaknya mendorong agar terjalin kerja sama dalam upaya perlindungan hutan.
"Kami pikir ini program yang sangat bagus karena ada berbagai aturan yang ada di pemerintahan, sehingga kami mendorong supaya ini bisa berjalan," katanya.
Menurut Alex, penetapan kawasan ekosistem penting karena akan sangat berdampak positif bagi masyarakat adat setempat.
"Terutama dari sektor ekonomi karena orang dari luar daerah atau para wisatawan asing, khususnya yang mencintai alam, akan datang mengunjungi hutan kami," ujarnya.
Dia menjelaskan, seperti yang dialami masyarakat adat di Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua, hutan adat Isyo yang ada di wilayah itu telah dikenal oleh warga negara asing atau WNA.
"Sekarang mereka (WNA) sedang dalam perjalanan ke sini dan kami sudah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat adat untuk nanti menjadi pemandu selama mereka ada di sini," katanya.
Dia berharap hutan adat Isyo bisa menjadi contoh bagi masyarakat Papua atau bahkan Indonesia, dalam merawat alam beserta flora dan fauna.
"Sehingga bukan haya di perkotaan saja bisa bekerja mencari uang tetapi di kampung juga bisa mendapatkan uang," ujarnya.
Berita Terkait
Klasis Waibu Moi gelar seminar Jejak Pekabaran Injil Sentani
Kamis, 18 April 2024 21:00
Telkom terus tambah kapasitas bandwith Papua Pegunungan
Kamis, 18 April 2024 19:31
Kelompok tani hutan Rimba Jaya Biak Timur produksi minyak kayu putih
Kamis, 18 April 2024 18:34
Yonif 122/TS adakan kegiatan posyandu warga Kampung Kibay Keerom
Kamis, 18 April 2024 18:14
DPRD berharap pelaksanaan Pilkada Jayapura berjalan dengan baik
Kamis, 18 April 2024 17:39
KPU Biak rekrut anggota badan ad hoc PPD dan PPS pilkada serentak
Kamis, 18 April 2024 17:34
Imigrasi Jayapura: 19 WNA asal PNG melanggar administrasi keimigrasian
Kamis, 18 April 2024 17:12
Sebanyak 8 ribu pedagang Jayapura miliki kartu PKL
Kamis, 18 April 2024 14:36