Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) setempat berharap agar kabupaten dan kota dapat membantu memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bumi Cenderawasih.
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dinsosdukcapil Provinsi Papua Laboke di Jayapura, Kamis, mengatakan dengan dukungan pemerintah daerah kabupaten dan kota setempat maka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat terealisasi dengan tepat sasaran.
"PKH telah bergulir sejak 2015, dan untuk kendala kami yakni verifikasi data, yang mana hingga kini data yang diterima masih berbeda-beda," katanya.
Menurut Laboke, dalam penyaluran bantuan PKH ini sangat bergantung pada hasil verifikasi data yang dilakukan oleh tenaga pendamping PKH di lapangan.
“Pada 2021 lalu proses verifikasi tidak berjalan maksimal karena pandemi COVID-19, kemudian daerah konflik juga itu sulit dijangkau, lalu terbatasnya anggaran dan SDM untuk memverifikasi data yang telah dikirim dari daerah ke Dinsos Provinsi Papua,” ujarnya.
Dia menjelaskan jika verifikasi berjalan dengan maksimal maka data KPM ini bisa turun dengan akurat sehingga implementasi penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah tercapai.
"Kalau jumlah KPM naik berarti kemiskinan jalan terus, padahal seharusnya tidak seperti itu,” katanya lagi.
Dia menambahkan PKH telah melayani sebanyak 55.112 KPM dengan total anggaran mencapai Rp154 miliar lebih pada 2021.
“Kalau untuk 2022 ini jumlah KPM yang terdata sebanyak 52 ribu lebih. Tapi sampai saat ini untuk verifikasi bantuan belum bisa kami laporkan. Biasanya nanti setelah rekonsiliasi nasional di Juli nanti baru ada datanya,” ujarnya lagi.
