Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan, baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Wakil Ketua II DPRP Pegunungan Terius Yigibalom di Wamena, Rabu, mengatakan setelah pemaparan dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai alokasi anggaran pembangunan KIPP baru dipahami.
“Dari penyampaian itu, kami menangkap anggaran pembangunan itu saat ini statusnya masih diblokir karena belum ada lokasi pembangunan yang pasti. Tetapi, blokiran anggaran akan dibuka setelah ada kepastian lokasi untuk pembangunan KIPP,” katanya.
Saat ini, pembangunan KIPP Papua Pegunungan di dua lokasi, yakni 94,5 hektare di Distrik Walesi dan 42,9 hektare Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya masih bermasalah sehingga pembangunan belum dapat dilaksanakan.
Pihaknya memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang telah mencari lokasi baru pembangunan KIPP.
“Ini sebuah langkah cerdas yang diambil seorang pemimpin supaya pembangunan KIPP dapat terwujud di tahun ini sehingga aktivitas pelayanan pemerintahan provinsi dapat berjalan baik,” ujarnya.
Dia mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya, untuk mendukung segala upaya yang sedang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan dalam membangun KIPP di ibu kota provinsi setempat.
“Pembangunan ini harus bersinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga proses pembangunannya dapat berjalan baik, terutama pembangunan perkantoran seperti kantor gubernur, MRP, DPRP serta rumah bagi pegawai supaya cepat berjalan,” katanya.
Dia memastikan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemprov Papua didukung legislatif selama itu tidak keluar dari norma-norma hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami akan mendukung, mengawal setiap pembangunan yang baik di Papua Pegunungan selama itu tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya.
