Timika (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mengharapkan bisa meneken kerja sama untuk pemanfaatan dan pengelolaan lahan dengan Satgas Pangan Nasional terkait Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke.
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dalam siaran pers yang diterima Antara di Timika, Selasa, mengatakan PSN yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto sangat strategis karena menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan pula Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) setempat bisa membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengolahan lahan pertanian.
"Hal ini supaya bisa diketahui titik-titik mana saja yang dioptimalkan sebagai lahan pertanian atau yang dibuka sebagai lahan baru," katanya.
Menurut Paskalis, dalam pembukaan lahan baru juga masyarakat harus diidentifikasi mulai dari kelompok usia anak-anak, usia remaja, dan usia lanjut usia (lansia) sehingga tidak ada warga yang berpindah tempat karena hutan digusur.
"Ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan juga begitu pula dengan anak-anak remaja di masing-masing kampung yang membuka lahan pertanian perlu diidentifikasi secara keseluruhan," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan demikian enam bulan ke depan anak-anak ini bisa menjadi operator alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang didatangkan ke Merauke guna mendukung PSN ketahanan pangan.
"Anak-anak lokal ini perlu direkrut supaya mereka mampu mengolah lahan nya sendiri dan menjadi mekanik untuk memperbaiki peralatan pertanian yang diberikan oleh negara untuk mengolah lahan," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dari Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke agar dibagi dua di mana sepanjang 60 kilometer dari Muting-Wanam material batunya diambil di Kabupaten Boven Digoel agar menjadi salah pendapatan bagi Pemprov Papua Selatan.
Pihaknya juga berharap supaya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus diperhatikan sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM.
"Karena hampir setiap hari masyarakat dihadapkan dengan antrean pengisian BBM di pinggir jalan mengakibatkan macet panjang," ujarnya.
Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (Dansatgas BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan terkait kelangkaan BBM pihaknya sementara berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa ditangani dengan baik sehingga tak lagi terjadi antrean dan kemacetan panjang.
"Terkait pemberdayaan anak-anak lokal kami akan mendata kembali anak-anak lokal untuk dibekali agar bisa menjadi operator alsintan baik eksavator,traktor, combine harvester, mesin pemotong rumput (mower), pompa irigasi, seeder dan planter serta peralatan lainnya," katanya.
Dia menjelaskan pembukaan lahan dan hutan untuk proses pelaksanaan PSN harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dengan demikian pihaknya akan melibatkan inspektorat dari Mabes TNI dan dari Angkatan Darat untuk mengawasi kinerja PSN di Papua Selatan sehingga dapat bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Dia menambahkan dalam pekan ini pihaknya juga akan menyusun draf kerja sama dengan Pemprov Papua Selatan supaya pemerintah daerah setempat ikut berperan aktif dalam mendukung PSN ketahanan pangan untuk mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan Nasional.
