BI Papua dorong digitalisasi transaksi jaga stabilitas ekonomi

Selasa, 10 Maret 2026 18:49 WIB

Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Warsono bersama Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat melakukan penandatangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bertempat Kota Jayapura, Papua, Senin (3/6) (ANTARA/HO-BI Papua)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di wilayah tersebut.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Warsono di Jayapura, Selasa mengatakan, dengan adanya kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

"Kami bersama-sama pemerintah telah melakukan Koordinasi Pimpinan Daerah menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada 5 Maret 2026," katanya.

Menurut Warsono, pada kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

“Kami mengapresiasi kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan daerah otonom baru yang terus bersinergi menjaga stabilitas harga serta mempercepat digitalisasi transaksi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengatakan, pemerintah daerah juga terus memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

"Langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan sinergi penagihan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Menurut Fakhiri, pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi dengan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital serta memperluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

"Kami berharap upaya tersebut dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Papua," ujarnya.