Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI menggelar rapak kerja dengan Panglima TNI, Jenderal Agus Suhartono dan Kepala Badan Inteligen RI, Letjen TNI, Marciano Norman.
Rapat kerja Komisi I DPR RI itu akan meminta penjelasan Panglima TNI dan Kepala BIN terkait mengenai insiden penembakan terhadap 8 anggota TNI di Papua pekan lalu.
Menurut anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Kertopati (Nuning) permasalahan yang terjadi di Papua tak harus dilihat dari sisi keamanan semata.
"Pendekatan dilakukan dari hulu ke hilir. Dari sisi perekonomian, dari sisi kesejahteraan. Semua harus terintegrasi," kata Nuning sebelum rapat kerja di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Ia juga menyebutkan, insiden yang terjadi di Papua terus berulang kali terjadi.
"Itu kenapa sampai terjadi dan itu berulang kali. Apakah sudah direncanakan dari pihak (dari pihak penembak). Apakah informasi yang diberikan oleh BIN sudah diolah, dipelajari oleh eksekutor atau tidak," kata dia.
Disisi lain, tambah politisi Partai Hanura itu, dia juga mempertanyakan apakah
BIN sudah melakukan pendekatan kepada LSM, pihak-pihak asing yang memiliki kepentingan di Papua," kata dia.
Sementara itu, Kepala BIN, Marciano Norman mengatakan, situasi di Papua pasca penembakan terhadap prajurit TNI sudah terkendali.
"Dan rapat kerja akan disampaikan bagaimana pandangan BIN dan upaya kita bersama untuk mengembalikan situasi Papua supaya pembangunan di Papua bisa berjalan baik dan semua pihak tidak terpancing dan tidak kontraproduktif," kata Marciano.
Rapat kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq
Rapat kerja dilakukan secara terbuka untuk umum.
"Rapat saya buka dan terbuka sampai saya nyatakan tertutup. Nanti, demi keamanan, bila ada pendalaman terkait keamanan, maka dilakukan tertutup," kata Mahfudz Siddiq.
(Zul)
Berita Terkait
Dana otsus diharapkan berdayakan ekonomi OAP di pelosok kampung
Kamis, 15 Februari 2024 19:19
MRP berharap Mendagri tinjau kembali hasil keputusan panitia pemilihan
Senin, 15 Mei 2023 21:17
Anggota DPR Yan: Penyisiran di Nduga jangan sampai korbankan rakyat sipil
Senin, 17 April 2023 14:50
Membuka akses politik lebih lebar kaum perempuan asli Papua
Minggu, 16 Oktober 2022 16:35
Kemendagri sebut DOB Papua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Selasa, 26 Juli 2022 16:41
Wakil Ketua DPR RI Setuju Tunda DOB Sampai Putusan MK
Selasa, 26 April 2022 19:31
Bantu sediakan APD, Wakil Ketua MPR HNW ajak wakil rakyat potong gaji
Jumat, 27 Maret 2020 20:01
Wamen PUPR: Kondisi geografis jadi hambatan pembangunan di Papua
Jumat, 25 Oktober 2019 20:02