Jayapura (Antara Papua) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan Pemerintah Pusat akan membangun sarana dan prasarana pendukung di sejumlah kawasan perbatasan di seluruh Indonesia pada 2015
"Tahun 2015, Pemerintah Pusat ingin mempercepat pembangunan terpadu di 187 kawasan perbatasan mulai dari Pulau Rondo sampai NTT, termasuk di Skouw, Kota Jayapura, Papua ini," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat meninjau perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung, Kota Jayapura, Papua bersama Menkumham Yasonna Laoly, Minggu.
Mendagri mengemukakan jika infrastruktur jalan ke Skouw sudah bagus hanya bangunan pendukungnya perlu dipercantik lagi.
"Di Skouw ini memang infrasruktur jalan sudah bagus tapi kalau kita lihat pembangunannya sudah beda dengan sebelah (PNG). Jadi arahan Pak Presiden Jokowi, mulai Pulau Rondo, Entikong, Nunukan sampai Skouw ini minimal lebih baik, mulai dari sisi bangunan dari infrastruktur dan sisi pelayanan," katanya.
Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan untuk pembangunan di sejumlah kawasan perbatasan dengan dana sebesar Rp16 triliun lebih.
"Yang ada itu sudah mulai dianggarakan sebanyak Rp16 triliun lebih untuk seluruh wilayah perbatasan. Dan memang kita fokusnya dulu untuk 50 kecamatan, mana yang belum ada pasarnya, mana yang belum diresmikan, mana yang belum ada jalannya bagus, mana yang belum ada gedung, mana yang belum ada sekolah, atau puskesmasnya," katanya.
Sehingga, lanjut politisi dari Partai PDI Perjuangan itu, wajah di kawasan perbatasan Indonesia nampak bagus.
"Dengan PNG saja sudah beda, ini harapan presiden, kita sudah evaluasi selama empat tahun. Badan Perbatasan yang belum optimal, tahu depan boleh dioptimalkan secara bertahap baik secara infrastruktur, pelayanan terpadu, termasuk telekomunikasi, termasuk pembangunan asrama TNI," katanya.
"Kalau Pulau Sebatik, pembangunan jalannya diserahkan semuanya kepada TNI supaya cepat. Di Skouw, dengan cipta karya gedung PLBN diutamakan. Lalu, kami akan lihat nanti untuk keamananya bagaimana, masalah air, telekomunikasi, roaming atau tidak? Dan seharusnya tidak roaming, itu yang penting dan berkaitan dengan listrik juga demikian. Jadi kita ingin wajah perbatasan kita harus lebih baik dengan negara lain,"lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Hukum Dan HAM Yasonna Laoly menambahkan pihaknya akan meningkatkan kinerja jajarannya di kawasan perbatasan termasuk merekrut SDM setempat.
"Pengamanan perbatasan yah secara institusi milik TNI, tapi kalau kita dari imigrasi, pos lintas batas disini kita mau tingkatkan dan sebenarnya konsen kita yaitu masih banyaknya jalan tikus. Titik-titik yang bisa membuat cross boarding itu jalan dan yang kita khawatirkan adalah barang-barang ilegal khususnya narkoba, jadi ini menjadi perhatian serius kita," katanya.
"Tapi dengan SDM yang sangat terbatas, akan ada penambahan SDM-SDM kita kedepan, terutama `Local Boy For Local Job`, karena mereka yang lebih memahami daerah setempat. Ini sudah menjadi kebijakan kita," tambah Laloy yang juga polisi senior PDIP. (*)
