Perempuan Papua luncurkan organisasi pemersatu KNPPB

Jayapura (Antara Papua) - Sekelompok perempuan Papua yang berlatar belakang aktivis kebudayaan, berhimpun, bersatu membentuk organisasi pemersatu yang diberi nama Koalisi Nasional Perempuan Papua Bersatu (KNPPB), kemudian memperkenalkannya, yang dimulai di Kota Jayapura.

Perkenalan atau peluncuran organisasi KNPPB sebagai wadah pemersatu semua organisasi perempuan di Tanah Papua, itu digelar di salah satu hotel ternama di Abepura, Kota Jayapura, Selasa siang.

Inisiator atau pendiri organisasi KNPPB yakni Lenoritje Wairara, Yakoba Lokbere Wetipo, Wati Martha Kogoya, dan Ketura Kreuta.

Wati Martha Kogoya yang menduduki jabatan Ketua KNPPB itu, mengatakan, maksud dan tujuan organisasi pemersatu perempuan di Tanah Papua ini yakni sebagai motivator, fasilitator jaringan kerja pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup perempuan menjadi mandiri dalam kelompok masyarakat dan organisasi.

"Misi kami, ingin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, beradap, mandiri di segala bidang pembangunan pembangunan dan sejahtera, serta mampu mengakomodir aspirasi, mereposisi status dan menentukan kebijakan-kebijakan program pembangunan yang berperspektif gender," katanya.

Sementara misinya, kata Wati, yakni menjadi agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok terpinggirkan, mewujudkan keadilan gender dibidang pembangunan sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi.

Selain itu, menjadi kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan politik yang responsif gender, pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan menuju kemandirian.

"Juga menjadi motivator, fasilitator karingan kerja antara organisasi, kelompok dan individu perempuan, selain menjadi unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan gender dan demokrasi," katanya.

Lebih lanjut Wati mengatakan, prinsip utama KNPPB adalah demokrasi HAM, keadilan gender, non diksriminasi dan feminisme sebagai landasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai anti kekerasan, berawawasan lingkungan, kebebasan, beberagaman, kejujuran, kemandirian, kepedulian, kerakyatan.

"Kesetaraaan, keterbukaan, persamaan, persaudaraan sesama kaum perempuan serta solidaritas yang tinggi, juga menjadi perhatian utama," kata Wati.

Sementara itu, Penasehat KNPPB Yakoba Lokbere Wetipo yang juga anggota DPR Papua mengatakan organisasi yang diperkenalkan itu diharapkan bisa merangkul semua perempuan Papua dari tujuh wilayah adat yakni Tabi, Saireri, Mee Pagi, La Pago, Ha Bomberay dan Domberay.

"KNPPB merupakan organisasi perempuan berkedudukan di Kota Jayapura, dan menggunakan UU 1945 sebagai dasar kehidupan serta sebaga bagian dari gerakan perempuan dunia," katanya.

"Kami juga menggunakan Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi melalui UU nomor 7 tahun 1984 dan UU Otsus nomor 21 tahun 2001 tentang melindungi, memihak dan memberdayakan orang asli Papua," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Yakoba yang juga istri dari Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo itu, KNPPB sebagai organisasi perempuan yang beranggotakan individu-individu dari berbagai kelompok kepentingan, melakukan upaya yang sistematis wujudkan keadilan dan demokrasi dengan memperhatikan semua keterwakilan kelompok kepentingan.

"Kami lepas dari kepentingan satu-dua orang, lepas dari kepentingan politik. Kami merangkul semua perempuan Papua tak terkecuali perempuan-perempuan luar Papua yang telah lahir dan besar di tanah ini, kami semua bersatu ingin memajukan Papua dan siap bersinergi dan mendukung program pemerintah, terlebih khusus visi-misi Gubernu dan Wakil Gubernur Papua, yaitu Bangkit, Mandiri dan Sejahterah," ujarnya.

Pada acara perkenalan atau peluncuruan tersebut nampak hadir perwakilan Majelis Rakyat Papua dari Kelompok Kerja Perempuan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Anike Rawar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura Betty Puy.

Hadir pula Ketua KPU Kabupaten Jayapura Lidya Mokay, dan sejumlah tamu undangan dari TNI dan Polri dan kaum perempuan dari tujuh wilayah adat di tanah Papua. (*)