Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua mempersoalkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara seleksi penerimaan CPNS selama lima tahun dalam pemerintahan kabinet kerja Presiden Jokowi.
"Saya sudah bicara keras di Jakarta, kebijakan moratorium CPNS itu membawa persoalan serius di Papua, makanya saya dan Pak Gubernur (Lukas Enembe) menyurati pemerintah pusat," kata Ketua DPR Papua (DPRP) Yunus Wonda dalam diskusi pemuda di Jayapura, Kamis.
Diskusi yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua menjelang pelaksanaan Kongres XIV 24-28 Februari 2015 di Papua itu menghadirkan narasumber Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua dan Ketua DPRP Yunus Wonda dengan moderator Amir Siregar dari TVRI Jayapura.
Di hadapan lebih dari 300 orang peserta diskusi, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah dan masyarakat Papua akan terus berupaya agar moratorium CPNS itu dihentikan.
"Setiap tahun ada lima ribu hingga enam ribu orang sarjana baru lulusan Papua. Ini masalah karena pengangguran terbuka akan semakin banyak dan persoalan sosial semakin kompleks," ujarnya.
Karena itu, Yunus mengaku bersama Gubernur Papua Lukas Enembe berupaya meminta penghentian moratorium itu.
"Masalah ini harus terus diperjuangkan, kami (Ketua DPRP dan Gubernur Papua) akan berupaya terus agar orang pusat bisa tahu," ujarnya.
Moratorium CPNS itu merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era pemerintahan Presiden Jokowi.
Selama lima tahun pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi tidak mengadakan penerimaan CPNS untuk seluruh instansi, baik di pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan itu untuk memberikan peluang kepada seluruh instansi melaksanakan audit organisasi agar bisa diketahui angka ideal PNS di seluruh Indonesia.
Audit organisasi itu mencakup pemetaan dari sisi jumlah PNS, kualitas atau kompetensi, dan penyebaran. (*)
