Jayapura (Antara Papua) - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Provinsi Papua membutuhkan dukungan rekomendasi untuk memperkuat birokrasi pemerhati perempuan pada rapat koordinasi nasional (rakornas) yang akan digelar di Jayapura pada 20-21 Oktober 2015.
Kepala BPPPA Provinsi Papua, Annike Rawar, di Jayapura, Senin, mengatakan, kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayahnya cukup tinggi sehingga membutuhkan perhatian lebih.
"Meskipun demikian, dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Papua dibuktikan dengan penanganan-penanganan yang dilakukan secara langsung kepada korban," katanya.
Selain itu, pihaknya juga mencoba mengaplikasikan program kebangkitan perempuan yang berasal dari wilayah timur yaitu Papua sesuai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
"Untuk itu, dalam rakornas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada 2015, kami ingin mendengarkan saran serta pendapat dari beberapa perwakilan daerah di Papua juga wilayah Indonesia," ujarnya.
Dia menuturkan, nantinya saran dan pendapat ini bisa diakomodir dalam draf, rekomendasi ataupun regulasi yang kuat sehingga dapat diseriusi di kemudian hari.
"Nantinya regulasi tersebut dapat pula menjadi acuan untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia," katanya lagi.
Namun, pihaknya menyayangkan rencana keterlambatan kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dalam acara rakornis ini.
Sebelumnya, rakornis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada 2015 yang digelar di Jayapura pada 20-21 Oktober 2015 akan dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia.
Delapan menteri perempuan dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi pun diagendakan menghadiri rakornis tersebut, namun berdasarkan informasi terakhir kedatangan rombongan tersebut akan digantikan oleh staf kementerian masing-masing karena adanya rapat dadakan Presiden. (*)
