Timika (Antara Papua) - Gereja Katolik Keuskupan Timika Papua meminta dukungan PT Freeport Indonesia dan pihak terkait lainnya untuk membangun masyarakat suku Kamoro yang bermukim di kampung-kampung pesisir Mimika.
Pengurus Koperasi Maria Bintang Laut Keuskupan Timika Benediktus Meo kepada ANTARA di Timika, Senin, mengatakan kondisi hidup masyarakat suku Kamoro di wilayah pesisir Mimika yang masih prasejahtera, membutuhkan perhatian dari semua pihak.
Keuskupan Timika menyambut positif program bersama antara Pemkab Mimika, PT Freeport, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dan unsur terkait lainnya yang telah membangun berbagai sarana di bidang pendidikan, kesehatan serta pengembangan perkebunan kelapa di tiga kampung pesisir timur Mimika yaitu Fanamo, Omawita dan Otakwa.
"Kami berharap berkat ini juga dapat mengalir ke kampung-kampung pesisir Mimika yang lain; mengingat 90 persen masyarakat suku Kamoro yang bermukim di wilayah pesisir Mimika merupakan penganut Katolik," kata Benediktus.
PT Freeport, katanya, telah membangun dua unit gedung Gereja Katolik di Kampung Manasari (Fanamo-Omawita) dan Otakwa. Kedua gedung gereja baru yang dinilai termegah untuk seluruh wilayah pesisir Mimika itu akan segera diresmikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Uskup Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr pada 3 Desember mendatang.
"Kami merasa bersyukur karena Keuskupan Timika mendapatkan dua gereja baru yang bisa dipakai oleh umat untuk beribadah. Dua gereja baru ini sungguh luar biasa dan merupakan yang termegah untuk seluruh kawasan pesisir Mimika," ujarnya.
Keuskupan Timika juga mendukung penuh program pengembangan perkebunan kelapa di tiga kampung wilayah pesisir timur Mimika itu.
PT Freeport bersama masyarakat setempat akan mengembangkan perkebunan kelapa dalam skala besar di Manasari dan Otakwa pada lahan seluas 30 hektare. Setiap kampung akan ditanami 1.000 pohon kelapa.
Melalui program perkebunan itu diharapkan masyarakat setempat mendapatkan manfaat langsung untuk menopang perekonomian mereka.
"Kalau di kampung ada perputaran ekonomi maka tentu kampung itu akan hidup karena petugas-petugas pemerintah seperti guru-guru, tenaga kesehatan, staf distrik (kecamatan) akan betah tinggal di kampung untuk melayani masyarakat," tutur Benediktus.
Menurut dia, Keuskupan Timika telah bermitra dengan PT Freeport sejak 2006 dalam hal pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program perikanan.
Melalui Koperasi Maria Bintang Laut, Keuskupan Timika dengan didukung oleh PT Freeport membeli dan menampung hasil tangkapan nelayan lokal di pesisir Mimika yang tersebar mulai dari Otakwa hingga Amar di wilayah Mimika Barat.
Ikan yang dibeli dari masyarakat nelayan lokal dengan harga yang cukup tinggi selanjutnya dipasok ke PT Pangansari Utama, perusahaan kontraktor yang menyediakan jasa katering di lingkungan kerja PT Freeport.
"Pada 2010 kami sempat mencapai produksi 150 ton ikan per bulan. Tapi sekarang ada kendala karena tidak ada lagi pabrik es balok di Timika setelah pabrik es balok milik PT Kapiri tidak lagi berfungsi," kata Benediktus.
Koperasi Maria Bintang Laut, katanya, sedang mengupayakan untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Pelabuhan Keuskupan Timika di kawasan Pelabuhan Paumako agar ke depan masyarakat nelayan lokal yang lebih mudah mendapatkan bahan bakar untuk operasional perahu motor mereka. (*)
Berita Terkait
Kantor Pos Biak salurkan 72 KPM bansos anak yatim piatu Rp53,2 juta
Jumat, 13 Desember 2024 8:17
Waka: Polda Papua kerahkan brimob membantu amankan Lanny Jaya
Kamis, 12 Desember 2024 22:10
Kabid Humas Polda: Anggota Polres Lanny Jaya dievakuasi ke RS Bhayangkara
Kamis, 12 Desember 2024 21:12
Pj Gubernur tetapkan UMP Papua Tengah menjadi Rp 4.285.848 pada 2025
Kamis, 12 Desember 2024 20:45
Balai BPOM Jayapura siap awasi ikan kaleng sebagai menu MBG
Kamis, 12 Desember 2024 20:44
BPBD Jayapura ingatkan warga waspada cuaca ekstrem jelang Natal 2024
Kamis, 12 Desember 2024 20:11
Dukcapil Jayapura meraih predikat tertinggi dalam layanan publik
Kamis, 12 Desember 2024 20:08
Ombudsman Papua beri penghargaan kepatuhan pelayanan publik pemerintah
Kamis, 12 Desember 2024 20:08