Jayapura (Antara Papua) - Kementerian Sosial menggelar rapat koordinasi nasional program keluarga harapan (PKH) tahun 2016 di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang dilaksanakan di Kota Jayapura, Rabu (7/9) malam.
Rapat koordinasi (rakor) perluasan PKH di Papua dan Papua Barat itu dibuka oleh penjabat Wali Kota Jayapura, Daniel Pahabol di Jayapura.
Rakor yang difokuskan di salah satu hotel ternama di Jayapura itu dihadiri para bupati, penjabat Wali Kota, pendamping dan operator PKH, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta masyarakat umum.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Raden Harry Hikmat menjelaskan, rakor itu dilaksanakan dalam rangka persiapan rapat perluasan program keluarga harapan (PKH) merupakan program prioritas nasional untuk pengurangan angka kemiskinan.
"Kita tahu bahwa pada 2015 itu mencakup 3,5 juta keluarga dan tahun ini diperluas 2,5 juta keluarga di seluruh Indonesia, nah 2,5 juta keluarga ini di antaranya nanti akan didistribusikan di 42 kabupaten/kota yang belum sama sekali menerima PKH antara lain 34 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Sehingga, lanjutnya, rapat kegiatan persiapan perluasan rapat PKH ini secara khusus diselenggarakan di Jayapura karena lebih banyak kita bisa menghadirkan pemerintah daerah yakni Dinas Sosial kemudian bupati, Wali Kota serta juga para pendamping beserta para koordinator wilayah, kota dan kabupaten.
Tujuannya sudah tentu memastikan data yang dimiliki tentunya menjadi target sasaran itu sudah dikonsolidasikan dengan data yang ada di Pemerintah Daerah.
Sumber data yang digunakan memang baseline-nya itu berdasarkan data terpadu tahun 2015 kemudian karena Papua ini memiliki kekhususan di dalam kondisi wilayah dan karakteristik maka data tersebut juga disampaikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi ulang.
"Saat ini dalam rapat ini kita coba singkronisasi data antara data yang dimiliki secara nasional dan data yang katakanlah sedang diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota," ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, dalam rapat ini juga tidak kalah penting untuk membahas sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah.
"Karena kita tahu bahwa PKH ini suatu bentuk bantuan sosial secara bertahap bagi keluarga miskin dan sangat miskin untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya dari anggota keluarganya baik di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial," ujarnya.
Oleh karena itulah dalam peningkatan sumber daya manusia itu ada aspek keluarga yang misalkan isterinya hamil itu bisa secara rutin memeriksakan isterinya ke sarana pelayanan kesehatan tingkat dasar.
Kemudian anak-anak yang balita juga mendapatkan fasilitas layanan kesehatan termasuk imunisasi lengkap dan juga mereka mendapatkan tambahan nutrisi yang baik dan untuk anak-anak sekolah sudah tentu diharapkan mereka bisa sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.
Ditambah lagi tahun ini ada PKH akses ada terget penerima manfaat PKH yang baru yaitu kelompok keluarga lanjut usia yang mempunyai usia 70 tahun ke atas dan juga keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas berat.
"Itu dua tambahan di PKH yang akan diperluas secara nasional termasuk di Papua dan Papua Barat. Dalam kaitanya dengan pendidikan dan kesejahteraan sosial kita memahami bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama CIAJA bahwa dalam program PKH akses ternyata ketersediaan sarana-prasarana dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial itu sangat-sangat terbatas jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain," ujarnya.
Padahal, menurut dia, sudah dalam PKH suatu keberhasilan dalam program ini apabila peserta PKH mempunyai komitmen untuk melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesehatan dan dalam memelihara kesehatan balita dan juga meningkatkan pendidikan serta pelayanan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Nah ketersediaan yang terbatas berdasarkan hasil penelitian Bappenas ini menjadi tantangan tersendiri bagi Papua.
"Kalau kita runut dari 2007 pertama kali PKH diluncurkan memang ini belum menjadi prioritas untuk Papua karena kondisi infrastruktur yang sangat terbatas, tetapi setelah delapan tahun berjalan sekarang masuk tahun ke sembilan nah inilah yang tersisa sebelumnya kota-kota, kabupaten/kota yang belum terjangkau PKH," ujarnya. (*)
