Pertemuan BLM RI-PNG 2016 di Port Moresby

Senin, 7 November 2016 08:54 WIB

Ketua Delegasi Indonesia yg juga Wagub Papua Klemen Tinal saat memberikan sambutannya pada pembukaan pertemuan BLM RI-PNG di Port Moresby, Senin ( 7/11). (Foto: Antara Papua/Evarukdijati)

Perlu memadukan pola pikir dan pola tindak yang sinergis serta serius agar langkah penanganan perbatasan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat perbatasan kedua negara.

Port Moresby (Antara Papua) - Pertemuan antarpejabat perbatasan atau Border Laision Meting (BLM) 2016 antara RI-Papua Nugini (PNG), berlangsung di Port Moresby, Ibu Kota Papua Nugini, Senin.

BLM yang dilaksanakan setiap tahun secara bergantian antarkedua negara itu diikuti sekitar 75 delegasi dari RI maupun PNG.

Ketua Delegasi RI yang juga Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam sambutan pembukaannya, mengatakan forum bilateral setingkat BLM penting sebagai sarana saling tukar menukar informasi, mendiskusikan isu-isu dan berbagai permasalahan serta rencana pembangunan di sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG.

Hasilnya, katanya, dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan penanganan serta kegiatan lintas batas antarkedua negara yang dilakukan penduduk di sepanjang perbatasan.

"Perlu memadukan pola pikir dan pola tindak yang sinergis serta serius agar langkah penanganan perbatasan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat perbatasan kedua negara," kata Klemen Tinal.

Ketua Delegasi RI itu, juga mengatakan Presiden RI Joko Widodo saat ini konsen terhadap Asia Pasifik dan berharap Indonesia dapat berperan penting dalam kawasan itu.

Oleh karena itu, diharapkan agenda yang telah disepakati, dibahas secara serius dalam pertemuan itu, dapat ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan.

"Saya yakin dengan semangat saling menghormati dan saling menghargai serta hubungan kerja sama yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua negara," kata Ketua Delegasi RI Klemen Tinal.

Gubernur Port Moresby Power Parkop dalam sambutan sebelumnya mengatakan sebagai tetangga yang baik, pihaknya harus membangun hubungan yang baik dengan Indonesia.

"Pertukaran informasi antarkedua negara harus berjalan dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Pertemuan antarpejabat perbatasan RI-PNG akan berlangsung hingga Selasa (8/11) dihadiri dua dari lima bupati dan wali kota di Papua yang wilayahnya berbatasan langsung dengan PNG, yaitu Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka dan Bupati Merauke Fredy Gebse.

Sebanyak 18 agenda dijadwalkan akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov Papua Suzana Wanggai mengatakan 18 agenda itu masuk dalam tujuh bidang diantaranya pembangunan infrastruktur diperbatasan, pengaturan administratif perbatasan dan kerja sama bea cukai dan karantina.

Untuk pengaturan administratif perbatasan yang menjadi agenda adalah revisi pengaturan khusus tentang pelintas batas tradisional yang berlaku sejak 1993.

Selain itu, kerja sama SAR dan pengelolaan bencana alam, kerja sama perdangan dan investasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan perikanan.

"Khusus untuk pelintas batas tradisional sudah saatnya direvisi mengingat perkembangannya yang luar biasa," kata Suzana Wanggai. (*)