Timika (Antara Papua) - Seratusan karyawan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro, Papua mendaftarkan diri untuk mengikuti program paket pensiun yang ditawarkan oleh manajemen lembaga itu.
Sekretaris Eksekutif LPMAK Abraham Timang di Timika, mengatakan LPMAK menawarkan paket pensiun kepada karyawan karena terkena imbas dari persoalan yang kini menimpa PT Freeport Indonesia.
Sejak dibuka pada Jumat (31/3) hingga Sabtu (1/4), total karyawan LPMAK yang mendaftar untuk mengambil paket pensiun dini sebanyak lebih dari 100 orang.
Adapun untuk tahap pertama, LPMAK akan mempensiunkan sebanyak 27 orang karyawan.
"Untuk tahap awal ini, sekitar 27 orang karyawan yang mengajukan paket pensiun dini. Ada yang masa kerjanya 16 tahun, 15 tahun, ada juga yang belum sampai 5 tahun. Latar belakang mereka beragam, ada karyawan non-Papua, ada karyawan Papua dari nontujuh suku, lima suku, bahkan dari Suku Amungme dan Kamoro juga ada," kata Abraham.
Kepada karyawan yang mengajukan paket pensiun dini tersebut, LPMAK memberikan pesangon dua kali lipat dari yang ditentukan oleh aturan ketenagakerjaan.
Bahkan jika karyawan tersebut memiliki sisa angsuran kredit maka LPMAK akan memutihkan beban utang kreditnya.
"Ada hak-hak lain yang juga lembaga berikan kepada karyawan yang meminta pensiun dini. Ini memang risiko yang harus ditempuh lembaga, tetapi lembaga juga tetap berupaya memperhatikan nasib karyawan yang sudah lama mengabdi," ujarnya.
Menurut Abraham, dana yang dibayarkan LPMAK kepada karyawan yang mengambil paket pensiun dini cukup besar sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga maupun untuk membuka usaha dan lainnya.
"Hak yang mereka terima cukup besar. Yang paling rendah sekitar Rp200-an juta. Kalau yang sudah bekerja 15-16 tahun tentu jauh lebih besar," ujarnya.
Abraham meminta masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lain di Mimika agar dapat memahami kebijakan efisiensi karyawan yang dilakukan oleh LPMAK.
Dengan semakin berkurangnya jumlah karyawan di LPMAK, maka ke depan alokasi dana kemitraan yang diberikan oleh PT Freeport benar-benar dapat digunakan maksimal untuk membiayai program-program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar area tambang.
Sebagaimana diketahui, krisis yang menimpa PT Freeport juga berpengaruh terhadap LPMAK selaku lembaga yang mengelola dana kemitraan (CSR) PT Freeport.
Akibat gejolak yang terjadi di Freeport tersebut, LPMAK terpaksa memangkas sekitar 60 persen karyawannya dari jumlah 200-an orang dan memangkas sekitar 40 persen dana untuk menunjang program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (*)
Berita Terkait
BPBD Jayapura ingatkan warga waspada cuaca ekstrem jelang Natal 2024
Kamis, 12 Desember 2024 20:11
Dukcapil Jayapura meraih predikat tertinggi dalam layanan publik
Kamis, 12 Desember 2024 20:08
Ombudsman Papua beri penghargaan kepatuhan pelayanan publik pemerintah
Kamis, 12 Desember 2024 20:08
Disdikbud Biak sediakan pelayanan laporan kekerasan anak "Sagu Papeda"
Kamis, 12 Desember 2024 19:42
Pemprov harap Border Trade Fair Rl-PNG tingkatkan promosi UMKM di Papua
Kamis, 12 Desember 2024 18:03
DJPb: DIPA 2025 Provinsi Papua sebesar Rp7,46 triliun
Kamis, 12 Desember 2024 17:35
Pemkab Supiori sediakan pasar pangan murah kebutuhan Natal
Kamis, 12 Desember 2024 17:03
Kabid Humas Polda: Anggota KKB penembak Bripda Norman tewas akibat luka
Kamis, 12 Desember 2024 14:44