Timika (Antara Papua) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, membutuhkan pengembangan area Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako, Timika, sebagai lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
"Pengembangan itu antara lain sarana dan prasarana, kesiapan DKP dan kebijakan-kebijakan kedepan termasuk sumber daya manusia untuk mendukung Mimika sebagai salah satu lokasi pembangunan SKPT," kata Kepala DPK Mimika, Eddy Santoso di Timika, Jumat.
Eddy menilai secara umum Mimika sebagai salah satu dari 19 lokasi pembangunan SKPT oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2016 lalu sudah berjalan namun belum maksimal.
Hal tersebut dikarenakan berbagai hal yang masih perlu dikembangkan antara lain, penambahan tenaga listrik di area PPI, ketersediaan air bersih, dan SDM para nelayan khususnya nelayan lokal.
"Untuk listrik ini memmang kami akui jika perlu penambahan daya karena untuk mengoperasikan pabrik es, `cold storage` dan penerangan jalan dan sebagainya kan butuh listrik semua," tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut kata Eddy, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PLN Area Timika untuk menambah daya listrik sebesar 1 mega jika sewaktu-waktu ada penambahan alat-alat yang membutuhkan listrik.
Ketersediaan pasokan air besih di PPI Pomako juga diakui Eddy sebagai salah satu kendala pengembangan SKPT.
Selama ini air besih dipasok dari kota Timika dengan menggunakan mobil tengki dan membutuhkan biaya besar sekitar Rp500 ribu untuk satu mobil berkapasitas 1.000 liter. Padahal menurutnya satu kapal ikan berkapasitas sedang saja membutuhkan air hingga 6-8 ribu liter.
Sementara itu ancaman pendangkalan area sekitar pelabuhan pendaratan ikan akibat sedimentasi juga kini menjadi perhatian pihaknya karena jika tidak maka kapal-kapal nelayan tidak dapat sandar di dermaga.
Untuk itu pihanya berharap agar dalam waktu dekat beberapa hal yang perlu dikembangkan tersebut dapat diatasi khususnya ketersediaan daya listrik sebagai salah satu hal penting untuk pengembangan SKPT di Mimika.
"Pihak KKP juga sudah mengatakan jika kita mau mengenjot SKPT maka kita harus pastikan ketersediaan listrik yang memadai dan itu sementara kami usahakan bersama dengan PLN," ujarnya. (*)
