Pemkab Asmat optimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak

Asmat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat melalui sektor pajak dan retribusi dalam tahun anggaran 2019.

Bupati Asmat Elisa Kambu di Agats, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah setempat terus menggenjot penghasilan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari wajib pajak di Asmat.

“Untuk mengoptimalkan penghasilan dari dua sektor ini kita membentuk tim penagih. Ini upaya kita untuk meningkatkan PAD sebagai daerah otonom,” kata Elisa.

Tim penagih pajak tidak hanya dikerahkan di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, tetapi juga ditugaskan ke berbagai distrik (kecamatan), guna melakukan pengecekan, verifikasi, pendataan, pengukuran dan penetapan.

“Inovasi dengan sistem jemput bola ini jauh lebih efektif. Masyarakat menjadi lebih sadar untuk membayar pajak, dan mereka tidak repot-repot mendatangi bank atau kantor untuk mengurus perpajakan,” ujarnya.

Orang nomor satu di Asmat itu menambahkan bahwa untuk mengoptimalisasikan pajak, pemerintah setempat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun sebagai daerah otonom, Pemkab Asmat harus menggali berbagai potensi pajak, guna menghidupkan daerah tersebut.

“Kita pergi pakai speedboat untuk cek itu butuh biaya. Sedangkan PBBP2 yang dibayar Rp500 ribu-Rp700 ribu, tidak sebanding. Tapi berbicara konsep otonomi itu tidak begitu, kita harus tetap menggali berbagai potensi tersebut,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Hallason Frans Sinurat mengatakan bahwa target pajak perhotelan, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral logam dan parkir pada 2019 ini sebesar Rp1 miliar 16 juta.

“Sekarang sudah terealisasi Rp2 miliar, over target malah. Ini berkat inovasi-inovasi yang dilakukan Pemkab Asmat,” kata Frans.

Sedangkan untuk PBBP2, kata Frans, penghasilannya sudah mencapai Rp259 juta dan BPHTB sebesar Rp261 juta.

“Kalau PBB itu hampir mencapai target, sedangkan BPHTB sudah melewati target. Pajak sangat penting bagi daerah, terutama berkontribusi terhadap pembangunan. Manfaatnya akan kembali kepada masyarakat sendiri,” ujarnya. (*/adv)