Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri khawatir potensi korupsi dapat meningkat saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang pelaksanaannya saat situasi pandemi COVID-19.
"Tentu tahun ini adalah tahun kritis, karena kita menghadapi kedaruratan kesehatan, menghadapi pandemi COVID-19, dan juga menghadapi kedaruratan politik yang sebentar lagi akan datang pada 9 Desember 2020," kata Firli dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Firli mengatakan berdasarkan fakta empiris sejak tahun 2004-2019, menunjukkan tindak pidana korupsi terjadi paling banyak di tahun-tahun politik.
"Yang tertinggi tindak pidana tahun politik adalah tahun 2018 (29 kasus tipikor), kebetulan kami pada waktu itu sebagai deputi penindakan. Tertinggi, sebanyak 22 kepala daerah (bupati) yang terlibat," kata Firli.
Kemudian, ada dua gubernur dan lima wali kota yang juga terlibat kasus tipikor pada 2018.
Firli mengatakan KPK tentu tidak akan luput dari kontestasi Pilkada 2020 nanti yang akan diikuti 270 kepala daerah.
Ia berharap calon kepala daerah dapat berpikir ulang ketika akan melakukan tipikor saat pandemi, karena sudah berulang kali disampaikan bahwa tipikor yang terjadi saat bencana dapat dituntut pidana mati.
"Mudah-mudahan inilah yang menjadi senjata, sehingga tidak terjadi korupsi," kata Firli.
Berita Terkait
Ketua KPK ingatkan kepala daerah tak korupsi didesak donatur Pilkada
Kamis, 10 Juni 2021 12:09
Komisi II DPR turun evaluasi Pilkada Kalsel yang berujung PSU
Selasa, 30 Maret 2021 14:55
Pemprov Papua lantik tiga kepala daerah peserta pilkada serentak 2020
Selasa, 16 Maret 2021 4:48
Pemprov Papua gelar pelantikan empat kepala daerah terpilih pilkada 2020
Kamis, 4 Maret 2021 4:21
Ganjar Pranowo sampaikan pesan Soekarno saat melantik 17 kepala daerah
Jumat, 26 Februari 2021 14:07
Gubernur Sumbar terpilih dilantik Presiden di Istana Negara Kamis
Rabu, 24 Februari 2021 14:31
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pastikan lantik 11 kepala daerah 26 Februari
Senin, 22 Februari 2021 15:56
32 perkara sengketa pilkada di MK melaju ke tahap pembuktian
Kamis, 18 Februari 2021 15:20