Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan eksekusi belanja daerah dalam rangka penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat lambat.
“Untuk daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan total anggaran penanganan COVID-19 adalah Rp72,45 triliun dan baru terealisasi 42,23 persen atau Rp30,6 triliun karena daerah memiliki beberapa kendala.
Kendala itu meliputi kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan pihak satgas dan pemda lain, waktu pelaksanaan tender untuk kegiatan yang relatif sempit, serta pengawasan pelaksanaanya belum cukup kuat.
Sri Mulyani merinci untuk alokasi bidang kesehatan sebesar Rp30,4 triliun dalam APBD hingga Oktober baru terealisasi Rp14,9 triliun atau meningkat sedikit Rp1,54 triliun dari Rp13,38 triliun pada September.
Untuk alokasi jaring pengaman sosial sebesar Rp22,8 triliun baru terealisasi Rp12,91 triliun hingga Oktober atau meningkat Rp1,15 triliun dibanding September Rp11,75 triliun.
Untuk dukungan ekonomi dengan alokasi Rp19,24 triliun baru terealisasi Rp2,75 triliun hingga Oktober atau meningkat Rp110,1 miliar dibanding September Rp2,64 triliun.
“Ini menggambarkan nampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan pemerintah pusat,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap pemerintah daerah dapat segera menyerap belanja penanganan COVID-19 dalam APBD lebih maksimal sehingga pemulihan ekonomi mampu lebih terakselerasi.
“Ini jadi satu pembelajaran, karena tentu kita harap APBD juga lakukan seluruh program sehingga membantu countercyclical-nya,” ujar Sri Mulyani.
