Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Jepang cenderung mengakhiri keadaan darurat untuk Tokyo dan sekitarnya terkait COVID-19 seperti yang dijadwalkan pada 21 Maret, surat kabar Sankei melaporkan, Minggu.
Pemerintah diperkirakan membuat keputusannya pada pertemuan dengan para penasihat pada 18 Maret, Sankei melaporkan.
Panggilan ke kantor perdana menteri tidak dijawab.
Jumlah tempat tidur rumah sakit yang digunakan untuk merawat pasien COVID-19 menurun secara bertahap. Perkembangan itu menjadi pembenaran untuk mengakhiri keadaan darurat sesuai jadwal, kata Sankei, dengan mengutip seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya.
Pembatasan seperti jam kerja yang lebih pendek untuk restoran dan bar telah membantu mengurangi kasus harian baru di Tokyo menjadi sekitar sepersepuluh dari puncaknya, yaitu 2.520 kasus pada 7 Januari.
Tetapi, jumlah infeksi baru di Tokyo telah meningkat dalam beberapa hari terakhir sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa keadaan darurat mungkin akan diperpanjang.
Ada konsensus yang berkembang di antara pejabat dan penasihat pemerintah, bahwa meskipun keadaan darurat tetap diberlakukan, tindakan itu tidak akan mengarah pada peningkatan lebih lanjut dalam jumlah infeksi, kata Sankei, yang mengutip anggota panel penasihat pemerintah yang tidak disebutkan namanya.
Pemerintah Jepang pada 5 Maret memperpanjang status darurat untuk Tokyo dan tiga prefektur dekat kota itu selama 14 hari. Pemerintah mengatakan kasus COVID-19 belum turun cukup jauh dan varian virus corona baru yang lebih menular menjadi ancaman.
Jepang sedang mencoba mengendalikan kasus virus corona dan menjalankan program vaksinasi dengan baik saat bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas, yang tertunda dan sekarang dijadwalkan dimulai pada 23 Juli.
Jepang sejauh ini mencatat 446.923 kasus virus korona dan 8.573 kematian.
Sumber : Reuters
