Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat menyatakan sudah mengembalikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar ke kas daerah sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan selisih penggunaan anggaran pengadaan alat tulis kantor tahun anggaran 2017.
Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Sorong, Abdul Rahim Oeli di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa rekomendasi BPK sesuai hasil pemeriksaan penggunaan anggaran pengadaan alat tulis kantor dan barang cetak pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Sorong.
Dia mengatakan sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK menjelaskan secara keseluruhan pagu anggaran program OPD tersebut Rp8,8 miliar, di mana dari jumlah tersebut adanya selisih antara berita acara serah terima (BAST) dengan nilai barang yang nilainya sebesar Rp2,6 miliar.
BPK dalam rekomendasinya meminta Wali Kota Sorong agar memberikan sanksi kepegawaian kepada pejabat BPKAD dan dilakukan penyetoran selisih anggaran Rp2,6 miliar atas temuan tersebut ke kas daerah.
Menurut dia rekomendasi BPK tersebut telah ditindaklanjuti dan selisih antara BAST dengan nilai barang yang nilainya sebesar Rp2,6 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah.
Rekomendasi BPK tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong tahun 2017 yang dikeluarkan tahun 2018 sehingga penyetoran dilakukan sejak 2018 secara bertahap sebanyak 11 kali penyetoran.
Abdul Rahim menambahkan bahwa dirinya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Sorong terkait persoalan dimaksud dan sudah disampaikan hasil audit BPK RI kepada penyidik.
Berita Terkait
Kanwil DJP Papua: Hingga April pelapor SPT 2023 capai 279.000 WP
Selasa, 7 Mei 2024 16:24
Masyarakat adat: 1 Mei 1963 awal mula pembangunan Tanah Papua
Kamis, 2 Mei 2024 10:45
Keluarga Marthen Indey: Upacara 1 Mei penghargaan untuk pahlawan Papua
Rabu, 1 Mei 2024 10:31
Raker LLDIKTI XIV sebut 13.760 mahasiswa Papua terima beasiswa pendidikan
Senin, 22 April 2024 18:23
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51