Jayapura (ANTARA) -
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua mendorong pemerintah kabupaten/kota mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memaksimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di "Bumi Cenderawasih" itu.
Kepala Diskominfo Provinsi Papua Jery Yudianto di Jayapura, Minggu, mengatakan salah satu misi Pemerintah Provinsi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2018-2023.
"Salah satu kunci sukses manajemen keamanan SPBE di daerah adanya penanggung jawab keamanan yang dikoordinir langsung oleh sekda serta didukung instansi teknis pengelola teknologi informasi dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) berkemampuan berintegritas," katanya.
Menurut dia dengan masifnya pertumbuhan digital pada semua sektor termasuk pada sektor pemerintahan dibutuhkan penanganan yang komprehensip pada berbagai unsur.
"Seperti regulasi kelembagaan,infrastruktur, sumber daya manusia dan platform atau services," katanya.
Untuk itu, kata dia, melalui sosialisasi kontra penginderaan diharapkan seluruh Bidang Persandian Diskominfo bisa saling mengisi dan melengkapi pengetahuan serta terjadi sharing terkait pengelolaan sistem keamanan informasi sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih,transparan, akuntable dan modern dalam melayani masyarakat.
Ia menambahkan pada sistem pemerintah yang menggunakan platform digital (e-government) karena pada progresnya terjadi pertukaran dan penyimpanan data menggunakan jalur intranet maupun yang di dalamnya juga digunakan oleh publik.
Diskominfo telah menyelenggarakan Sosialisasi Kontra Penginderaan Bidang Persandian Diskominfo Provinsi Papua pada wilayah adat Saireri, meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen di Kabupaten Biak Numfor, Kamis (23/6), demikian Jery Yudianto.
